• 1. BUKU PEGANGAN PSM BUKU PEGANGAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) BAGIAN I PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)A. PENGERTIAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi pada pembangunan kesejahteraan sosial. PSM dalam masalah tugasnya didasarkan atas : 1. Kesadaran dan tanggung jawab sosial. 2. Sukarela dan tampa paksaan. 3. Pengabdian dan pengorbanan sebagai pejuang kemanusiaan pembangunan dan kemasyarakatan. 4. Tampa pamrih dan tidak menuntut imbalan jasa, melainkan demi kepentingan masyarakat dan yang dibantu.B. KEPRIBADIAN DAN WATAK PSM Kepribadian dan watak PSM adalah sebagai berikut : 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia dan taat sepenuhnya terhadap Pancasila dan UUD 1945. 3. Menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia. 4. Rela berkorban, pantang menyerah, berani dan jujur dalam mewujudkan pengabdiannya pada kemanusiaan, pembangunan, usaha kesejateraan sosial. 5. Mengutamakan tugas pengabdian kemanusiaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan. 6. Sikap tanggap (peka) terhadap lingkungan.C. ISI PSM DALAM MASYARAKAT PSM berasal dari masyarakat yang ditumbuhkan oleh Departemen Sosial. PSM bukannya milik Departemen Sosial,melainkan milik masyarakat. PSM adalah pilar partisipan Pembangunan Nasional pada umumnya dan Pembangunan Kesejateraan Sosial khususnya. Secara fungsional dan / atau tehnis, PSM dibina oleh Departemen Sosial dan secara umum, PMS dibina oleh Instansi lain, khususnya dalam kaitan tugas, dimana PSM melaksanakan tugas – tugas lintas sektoral dari Instansi lain. Dengan demikian PSM selain melaksanakan kegiatan usaha – usaha kesejateraan sosial, juga dapat melaksanakan pembangunan sektor lainnya seperti : KB, Kesejahteraan Masyarakat, Keamanan, dan Ketertiban dan sebagainya.D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PSM 1. Kedudukan PSM PSM berkedudukan sebagai salah satu pilar parsitipan pembangunan kesejahteraan sosial yang membantu dan bersama dengan perangkat pemerintah melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. 2. Tugas PSM PSM bertugas melaksanakan usah – usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan bidang tugas pengabdiannya berdasarkan kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial. 3. Fungsi PSM a. PSM sebagai motivator berarti : 1) PSM memotivasi lingkungannya, termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 7
  • 2. BUKU PEGANGAN PSM 2) PSM menemukan potensi pemasalahan kesejahteraan sosial serta sumber daya maupun dana di masyarakat yang dapat digali untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. 3) PSM dapat menemukan langkah – langkah mengatasi masalah kasejahteraan sosial. b. PSM sebagai dinamisator berarti : PSM berpikir dan bertindak dinamis menggerakan, mengerahkan dan mengerahkan baik perseorangan, kelompok mauapun seluruh pilar pembangunan masyarakat lingkunganya dalam menghadapi dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial secara berencana, terarah, konsisten dan kesinambungan. c. PSM sebagai pelaksana tugas – tugas pembangunan kesejahteraan sosial dan pembangunan pada umumnya, berarti : 1) PSM melaksanakan kegiatan bidang usaha kesejahteraan sosial secara profesional sesuai dengan bidang dan tingkatan pengabdiannya. 2) PSM melaknakan kegiatan baik yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat sendiri maupun pihak manapun. 3) PSM melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial berdasarkan inisiatif dan swadaya PSM sendiri.E. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) Pada tingkat Desa PSM berparsitipasi dalam pembangunan melalui seksi kesejahteraan sosial pada LPM setempat. PSM sebagai perorangan atau sabagai kelompok melaksanakan kegiatan sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi LPM setempat. Dengan demikian berarti : 1. PSM mengisi melaksanakan kegiatan Program LPM. 2. Kegiatan PSM dikoordinasikan oleh LPM 3. PSM bekerjasama secara terpadu dengan dangan pilar parsitipasi pembangunan setempat, khususnya dibidang kesejahteraan sosial yaitu dengan Karang Taruna, Orsos setempat, Pimpinama Wanita dan tokoh – tokoh dibidang Kesejateraan Sosial.F. TUGAS PSM SETELAH DIKUKUHKAN Pada hakekatnyan untuk menjadi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial mulai dari tingkat dasar, Lanjutan dan Pengembangan. Setelah mengikuti Pelatihan tersebut, maka calon PSM dikukuhkan sebagai PSM ditandai penyerahan / diberikannya piagam. Setelah selesai dikukuhkan menjadi PSM, selanjutnya kegiatan yang harus dilaksanakan adalah : 1. Melaporkan kepada Kepala Desa/lurah dan Ketua LPM. a. PSM melaporkan diri kepala Kepala Desa / Lurah dan Ketua serta pengurus LPM setempat. b. Isi atau meteri yang perlu disampaikan PSM terutama menangani : 1) Yang bersangkutan telah mengikuti latihan dan talah dikukuhkan sabagai PSM dengan mendapat piagam pengukuhan. 2) Pengetahuan dan keterampilan serta lain – lain yang dipeloreh PSM dalam latihan sebagai bekal untuk meneruskan dan meningkatkan pengabdiannya. 3) Mohon petunjuk, bantuan dan dukungan untuk melaksanakan tugas – tugas selanjutnya. 4) Yang bersangkutan meminta petunjuk untuk langkah – langkah selanjutnya dalam pengabdiannya. Pendekatan dalam melaporkan diri tersebut dilakukan dengan cara : a. PMS mengharap Kepala Desa / Lurah yang juga seabagai Ketua Umum LPM setempat di kantor ( tempat bekerja Kepala Desa ).PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 8
  • 3. BUKU PEGANGAN PSM b. Untuk pengurus LPM dilakukan dalam pertemuan LPM yang juga dihadiri pengurusnya. c. Laporan dilaksanakan segara satelah PSM tersebut selesai mengikuti latihan PSM. Pendekatan Kepada Pemuka Masyarakat. a. Yang dimaksud dengan Pemuka Masyarakat adalah warga masyarakat yang dianggap benar – benar mempunyai pengaruh besar terhadap warga lainnya antara lain : 1) Pamong Desa. 2) Pengurus Organisasi setempat, tarmasuk pula Karang Taruna, PKK, Pengurus RK, Pengurus RT. 3) Ulama dan Sesepuh Desa/Kel. 4) Cendikiawan, termasuk pula para Guru, Sarjana dan Mahasiswa. 5) Pengusaha, Pedagang dan sejenisnya. 6) Pegawai Negeri Sipil dan ABRI termasuk pula Purnawirawan dan Purnakaryawan. b. Isi atau materi yang dibicarakan oleh PSM dengan pemuka masyarakat tersebut terutama : 1) Yang bersangkutan telah mengikuti latihan dan talah dikukuhkan sabagai PSM dengan mendapat piagam pengukuhan. 2) Pengetahuan dan keterampilan serta lain – lain yang dipeloreh selama latihan sebagai bekal untuk meneruskan dan meningkatkan pengabdiannya. 3) Yang bersangkutan meminta dukungan dalam melanjutkan pengabdianya 4) PSM memohon bantuan dukungan untuk melaksanakan pengabdian selanjutnya. 5) PSM mengajak pemuka masyarakat untuk bersama melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial. 6) Lain – lain yang dianggap perlu. c. PSM dalam melaksanakan pendekatan tersebut dilakukan : 1) Dengan cara tidak resmi misalnya : a) Kunjungan rumah. b) Kontak – kontak dalam setiap kesempatan seperti waktu bekerja sama, bertandang, dalam jamuan dan sejenisnya. 2) Dengan cara resmi, misalnya : pertemuan yang diatur oleh Kepala Desa atau Pengurus LPM.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 9
  • 4. BUKU PEGANGAN PSM BAGIAN II PELAKSANA KEGIATAN PELYANAN SOSIALA. LANGKAH LANGKAH PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT Dalam upaya meningkatkan upaya kegiatan terhadap pimpinan – pimpinan sebab pimpinan masyarakat, maka PSM dapat menempuh langkah – langkah antara lain : 1. Mengadakan pendekatan terhadap pimpinan – pimpinan, sebab pimpinan msyarakat. a. Mengapa PSM harus mengadakan pendekatan, sebab pimpinan masyearakat adalah orang – orang yang mempunyai pengaruh terhadap warga masyarakat lainya, sehinga apa yang dikehendaki oleh pimpinan – pimpinan masyarakat akan diikuti warga masyarakat sekitarnya. Di lain pihak PSM ingin tugas – tugasnya berhasil, sehingga dengan demikian memerlukan dukungan dari pimpinan – pimpinan masyarakat setempat. b. Pengertian pendekatan terhadap pimpinan. Pendekatan diartikan sebagai hubungan dengan orang lain yaitu pimpinan – pimpinan msyarakat atas dasar saling pengertian dan penghargaan sehingga dalam hubungan tersebut memungkinkan timbulnya kesempatan untuk bertukar pikiran dan pendapat menengani permasalahan – permasalahan sosial yang ada serta upaya – upaya penmecahannya. c. Tujuan pendekatan terhadap pimpinan msyarakat. 1) Agar gagasan – gagasan PSM untuk melaksanakan usaha – usaha kesejahteraan sosial diketahui, dipahami, diterima dan selanjutnya diyakini oleh pimpinan – pimpinan masyarakat setempat sehingga mereka mau memberikan dukungan secara nyata terhadap usaha – usaha yang akan dilaksanakan oleh PSM. 2) Untuk mengikuti sikap, pandangan, kemauan keinginan serta gagasan pimpinan – pimpinan masyarakat terhadap usaha – usaha pembangunan – pembangunan di daerahnya, khususnya bidang Kesejahteraan Sosial. d. Siapa pimpinan – pimpinan masyarakat yang perlu didekati PSM. Pada hakekatnya setiap orang yang dianggap sebagai pemimpin – pemimpin didesa didekati atau dihubungi oleh Pekerja Sosial Masyarakat. Pimpiman – pimpinan masyarakat tersebut meliputi : - Kepala Desa dan pamong Desa. - Pemuka – pemuka adat dan Pemuka Agama. - Pimpinan – pimpinan Pemuda, Wanita. - Pimpinan Kumpulan Kemasyarakatan (Sosial Budaya Kesenian, Olahraga, Ekonomi dan sebagainya). Karena banyak pimpinan – pimpinan masyarakat yang perlu didekati, maka PSM perlu memilih pimpinan – pimpinan yang karena status maupun perananya yang mempunyai pengaruh besar tehadap masyarakat sekitarnya. e. Bagaimana PSM mengadakan kontak. 1) Pendekatan dapat dilakukan dengan cara perorangan (tatap muka) dan secara kelompok. 2) Yang perlu di perhatikan adalah PSM harus benar – benar mempersiapkan diri sebaik – baiknya yaitu : Bahan – bahan atau gagasan – gagasan yang perlu di sampaikan. 3) Sikap dan tingkah laku PSM pada waktu melakukan kontak perlu memperhatikan antara lain : - Harus menghargai, hormat dan menaruh perhatian terhadap pembicaraan yang dikemukakan oleh pimpinan masyarakat. - Menghindari bentrokan dengan yang diajak bicara. - Pembicaraan perlu di buat dalam uasana kekeluargaan.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 10
  • 5. BUKU PEGANGAN PSM 4) Pada saatnya PSM harus membuat satu kesimpulan antara lain mengenai : Nama : ……………………………………………………………. Umur : …………………………………………………………….. Agama : ……………………………………………………………. Pekerjaan : ……………………………………………………………. Dari Golongan / Kelompok : ……………………………………………………………. Sikap, tanggapan Terhadap gagasan PSM: ……………………………………………………………. 5) PSM dapat menyimpulkan siapa – siapa yang mendukung, acuh tak acuh, atau tidak menyetujui terhadap hal –hal yang disampaikan PSM, oleh karena itu pimpinan masyarakat memdukung perlu ditingkatkan jalinan hubungan yang lebih erat. Sedangkan pimpinan – pimpinana yang acuh tak acuh untuk merintangi PSM perlu mengurangi lagi pendekatan – pendekatan secara maksimal baik secara langsung atau melalui orang lain. f. Apa yang dibicarakan oleh pimpinan masyarakat : 1) Penglaman – penglaman PSM dalam mengikuti latihan pengetahuan dan keterampilan yang diterima dibidang usaha Kesejahteraan Sosial. 2) Tugas – tugas yang akan dilaksanakan oleh PSM di Daerahnya, sebagai kelanjutan dari latihan yang diikuti memalui usaha – usaha kesejahteraan sosial untuk memecahkan masalah – masalah sosial yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Langkah – langkah yang akan di jalankan oleh PSM untuk mengadakan inventarisasi data, menyusun rencana kerja dan melaksanakan rencana tersebut. 2. Mengadakan Inventarisasi Data. Melalui pendekatan pendahuluan dapat diketahui orang – orang atau pemuka – pemuka masyarakat yang yang akan dapat diajak dalam kegiatan usaha – usaha kesejahteraan sosila yaitu mereka yang telah mau menerima, setuju dan mendukung rencana dari PSM. Dengan hasil pendekatan yang telah dilaksanakan berarti PSM telah mendapatkan dasar untuk memulai tahap kegiatan seterusnya yaitu mengadakan inventarisasi sebagai dasar untuk mendapatkan kelengkapan bahan – bahan bagi PSM. Dalam inventarisasi data PSM, maka PSM melakukan penelitian terbatas meliputi kegiatan – kegiatan sebagai berikut : - Pengumpulan data. - Menemukan msalah. - Menganalisa sumber – sumber atau potensi yang ada. - Gambaran pemilihan program yang mungkin akan dilaksanakan. a. Pengumpulan Data 1) Maksud Pengumpulan data ialah kegiatan untuk mencari, merinci mencatat barang – barang kenyataan – kenyataan, keterangan – keterangn yang ada yang dapat mengaruhi kehidupan masyerakat / Desa setempat. 2) Tujuan Tujuan pengumpulan data yaitu : - Untuk mengetahui kebutuhan – kebutukan hidup dan masalah masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat. - Untuk mengetahui sumber – sumber dan daya atau potensi yang dimiliki Desa baik yang telah di garap maupun belum. - Data yang diperoleh merupakan gambaran desa atau masyarakat pada suatu waktu sehingga dapat dijadikan ukuran untuk dapat menilai sejauh mana kemajuan – kemajuan yang telah diperoleh pada masa – masa tersebut.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 11
  • 6. BUKU PEGANGAN PSM - Data yang dikumpulkan merupakan titik tolak perencanaan program usaha – usaha apa yang dikerjakan. Dengan demikian pentingnya kegiatan penelitian terbatas, sehingga tanpa kegiatan ini PSM tidak mempunyai pegangan usaha bidang apa yang akan dilaksanakan bersama masyarakat. 3) Data yang dikumpulkan Sebagai mana di sebutkan bahwa data yang dikumpulkan adalah segala kenyataan – kenyataan dan keterangan yang sangat erat hubungannya dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Data yang dikumpulkan tersebut meliputi : a) Keadaan penduduk yaitu jumlah pendduk menurut : - Kepala keluarga. - Jenis kelamin (laki – laki dan perempuan). - Umur (kelompok umur). - Banyaknya kelahiran dan kematian. - Banyaknya jenis / tigkat pendidikan - Perpindahan penduduk (yang datang kedesa dan yang pergi meninggalkan desa). b) Kehidupan perekonomoan masyarakat. - Jenis usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk seperti tani, buruh tani, dengan pegawai negeri, pegawai swasta, buruh perusahaan, kerajinan tangan, pertukangan, peternakan dan lain – lain. - Jumlah keluarga / penduduk yang mempunyai pekerjaan pada tiap jenis – jenis pekerjaan. - Jumlah keluarga yang kehidupanya dapat digolongkan dalam golongan mampu / kaya, menengah dan keluarga yang miskin berpenghasilan rendah / sangat rendah. c) Keadaan Perumahan (tempat tinggal) - Jumlah rumah seluruhnya. - Jumlah rumah permanen, semi permanen. - Jumlah rumah – rumah keluarga yang dapat dimasukan kurang memenuhi syarat rumah sehat, seperti bahan – bahan bangunan dari bambu, daun – daun, kurangnya ventilasi (jendela), tidak adanya kamar – kamar, kesehatan yang tidak memenuhi syarat (ternak dalam rumah bersama pemiliknya) dan sebagainya. d) Keadaan Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan - Kebersihan rumah , halaman, pekarangan, makanan, penerangan dan sebagainya - Penyakit – penyakit yang sering berjangkit. - Keluarga – keluarga yang kekurangan gizi. - Cara – cara penduduk berobat. e) Keadaan Ketunaan (Cacat) pada masyarakat. - Tuna Susila. - Tuna Rungu, Wicara (Bisu, Tuli). - Tuna Karya (Penganggur). - Tuna Graha (Seperti Lemah Ingatan). - Tuna Netra (Buta). - Anak Putus Sekolah, tidak bersekolah dan sebagainya. f) Keadaan Perhubungan - Jalan – jalan desa, hubungan dengan pasar atau dangan desa – desa lain. - Alat perhubungan yang digunakan (Grobak, Sado, Truk / Kendaraan Umum dan sebagainya). - Keadaan masa media seperti Radio, Surat Kabar, TV dan sebagainya. g) Sumber – sumber kekayaan alam yang merupakan potensi untuk pembangunan (tanah, air, tumbuh – tumbuhan dan sebagainya). h) Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masyrakat, misalnya bangunan – bangunan sekolah, dan jalan kegiatan dalam Pendidikan, Keolahragaan, Kesenian, Keagamaan dan sebagainya.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 12
  • 7. BUKU PEGANGAN PSM 4) Cara – Cara Pengumpulan Data. Cara untuk medapatkan dapat dipergunakan beberapa jalan yaitu : a) Dengan cara mengadakan pengamatan, artinya PSM mengamati, melihat langsung dengan mata kepala sendiri keadaan desa setempat. b) Dengan mengadakan wawancara, artinya PSM menayakan sesuatu yang diinginkan kepada warga masyarakat. c) Dengan mengadakan pencatat dokumen, artinya PSM mencari data dan dengan mencatat data yang telah ada dan dikumpulkan oleh Pemerintah Desa, seperti yang didapat di Kelurahan, Rk, Rw, maupun Rt, Kantor Kepala Desa dan lain – lain. 5) Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan Data : a) Dalam pengumpulan data, pimpinan darah setempat (Kepala Desa) perlu diperbaharui walaupun sebetulnya telah mengetahui rencana yang telah dikemukakan PSM. Hal ini untuk menjaga kemungkinan – kemungkinan kurang baik yang tidak diinginkan. b) Dalam pengumpulan data PSM dapat mengajak Pemuka Masyarakat yang dianggap menaruh minat besar terhadap tugas PSM dan kiranya mampu melaksanakan tugas pengumpulan data. c) Setiap kesulitan yang dihadapi PSM dalam pengumpulan data perlu dikonsultasikan kepada petugas sosial setempat, dan seyogyanya juga kepada Pamong Desa ataupun Kepala Desa setempat. b. Menemukan Masalah Data yang dikumpulkan perlu digarap lebih lanjut oleh PSM sebab seperti yang dikemukakan dalam tujuan pengumpulan pengumpulan data akan diketahui masalah – masalah apa yang dihadapil oleh masyarekat. Oleh karena itu dari data tersebut dapat ditandai dan ditemukan masalah apa yang sebenarnya datang dihadapi masyarakat. Hal ini perlu dicari sebab tidak semua data yang diperlukan merupakan masalah. Usaha untuk menanadai dan menemukan masalah dari data yang berhasil yang dikumpulkan tersebut untuk menemukan atau idefikasi masalah. Selanjutnya dari masalah – masalah yang berhasil ditemukan perlu digolongkan, mana masalah yang benar – benar berat dan perlu segera mendapat pemecahan, dan masalah – msalah yang ringan yang belum perlu dipecahkan dalam waktu singkat. 1) Dengan pemecahan secara umum Pengamatan secara umum, adalah bahwa dengan sepintas lalu melalui penglihatan PSM dapat ditemukan atau disimpulkan adanya masalah yang dihadapi masyarakat. a) Banyaknya anak – anak yang berbadan kurus, perut buncrit, rambut jarang jarang yang berwarna merah, dapat merupakan tanda adanya anak – anak kurang gizi. b) Banyaknya rumah – rumah penduduk yang tidak berjedela, ternah yang menjadi satu dengan pemiliknya, menunjukan adanya perumahan yang tidak memenuhi persyaratan yang layak. c) Banyaknya perkarangan yang rimbun dengan tumbuh – tumbuhan yang tidak teratur menunjukan bahwa warga masyarakat belum banyak memampaatkan halamannya, dan belum memiliki kesadaran akan halaman sebagai tempat yang berpenghasilan. d) Banyaknya warga masyarakat yang gemar bermain kartu, lotre buntut dan yang lainnya, menunjukan bahwa perjudia banyak terdapat di daerah tersebut, atau dalam arti lainnya banyak terjadi pemborosan yang dilakukan masyarakat. Dari contoh tersebut (misalnya contoh a dan b) dapat ditemukan masalah yaitu warga masayarakat desa tersebut kebanyakan tidak mampu atau berpenghasilan rendah. Penemuan masalah melalui pengmatan sepintas lalu oleh PSM, sifatnya masih penyimpulan oleh karena itu jangan dijadikan titik tolak untuk memulai tahap kegiatan berikutnya. Hal ini bukan disebabkan bahwa kesimpulan tesebut harus didukung dengan data yang terkumpul agar benar – benar masalah yang ditemukan tepat. Oleh karena itu cara selanjutnya untuk menemukan masalah adalah dengan terlebih dahulu menggambarkan keadaan. 2) Dengan cara menggambarkan keadaan atau situasi desa.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 13
  • 8. BUKU PEGANGAN PSM Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam tabel tau daftar catatan lainya misalnya data tentang pekerjaan, pendapatan, perumahan dan sebagainya. Data tersebut dijumlahkan atau dilanjutkan diperoleh gambaran atau intansi tentang data tersebut. Contoh : Dari 50 keluarga dikunjungi di satu Desa ternyata dapat diperoleh data seperti berikut : a) Hasil atau pendapatan - 25 Keluarga berpenghasilan antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 20.000,- - 10 Keluarga berpenghasilan antara Rp. 21.000,- s/d Rp. 31.000,- - 15 Keluarga berpenghasilan antara Rp. 30.000,- ke atas. b) Anak – anak yang turut bekerja membantu orangtuanya : - 60% anak selalu membantu orang tuanya. - 25% anak sering ikut membantu bekerja. - 10& anak samasekali tidak membantu bekerja. c) Makanan : - 60% keluarga makan tidak teratur setiap harinya (kadang – kadang makan kadang – kadang tidak). - 20% keluarga makan setiap hari rata – rata 2 (dua) kali. - 20 keluarda makan secara teratur setiap kalinya 3 (tiga) kali. d) Pendidikan anak – anak - 20% anak tidak pernah sekolah. - 50% anak putus sekolah (hanya pada SD kelas III, IV dan V). - 30% bersekolah. e) Perumahan - 70% keadaan rumah tidak memenuhi syarat (tampa kamar, jendala, genting, kaca, ternak bersatu dengan pemilik ruman dan sebagainya). - 30% cukup memenuhi syarat – syarat rumah layak. f) Penderita cacat : 7 orang mengalami cacat mata. Demikianlah contoh yang terkumpul untuk satu keadaan, yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan adanya masalah – masalah yang dapat ditemukan yaitu : a) Masalah kemiskinan keluarga. b) Masalah banyaknya anak – anak yang berhenti sekolah atau putus sekolah karena ketidak mampuan keluarganya sehingga harus ikut membantu bekerja mencari nafkah. c) Masalah kurang gizi. d) Masalah perumahan yang tidak memenuhi syarat – syarat rumah sehat. Jelas untuk mendapatkan satu masalah di suatu dasa (tempat) harur mengkait – kaitkan antara data yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara yang demikian PSM akan memperoleh ketepatan masalah yang akan ditemukan di desa. Dan dengan tepatnya masalah yang ditemukan merupakan titik tolak untuk bekerja melaksanakan masalah mana yang akan diatasi lebih dahulu. Untuk sampai pada satu pemecahan atau program pemecahan suatu masalah, perlu PSM bertanya pada dirinya sendiri dalam arti lain memberikan penilaian terhadap masalah yang bersangkutan. (a) Apakah keadaan atau masalah semacam itu baik dan merupakan keadaan sejahtera yang sama – sama diinginkan. (b) Apakah masalah tersebut hanya didiamkan saja. Jelaskan kita tidak akan membiarkan masalah tersebut terus berlarut – larut. Apalagi PSM yang justru tugas dan tekadnya akan menanggulangi masalah – masalah yang dihadapi warga masyarakat yang dihadapi bersama – sama. (c) Kalau masalah tersebut akan di pecahkan berarti harus dengan usaha – usaha. Mungkin usaha – usaha dapat dilaksanakan. Kalau mungkin diusahakan, usaha apakah yang harus ditempuh dan bagaimana caranya, dan usaha – usaha apaPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 14
  • 9. BUKU PEGANGAN PSM yang lebih dulu harus dijalankan. Pernyataan – pernyataan demikian harus menyertai setiap pikiran PSM dalam ikut membantu kesejahteraan warga masyarakat seluruhnya. Usaha apa yang akan dilaksanakan, merupakan pertimbangan – pertimbangan yang sangat penting terutama sebelum membuat rencana. Satu pertimbangan lain yang sangat menentukan dalam rangka kemungkinan dalam terlaksananya usaha rencana usaha kesejahteraan yang akan dilaksanakan adalah bahwa PSM harus harus mengetahui kekuatan atau sumber – sumber atau potensi yang sedia maupun yang masih tersembunyi di desa. Tampa mempertimbangkan hal ini, apa yang direncanakan PSM dalam usaha – usaha kesejahteraan hanya akan tinggal rencana dan hayalan saja. Oleh karena itu PSM harus mengadakan penganalisaan perhadap sumber – sumber atau potensi tersebut. 3. Mengolah sumber – sumber atau potensi. Dari data yang ditemukan dapat diketahui bahan – bahan yang merupakan sumber – sumber kekuatan atau potensi desa untuk pembangunan. Keadaan air, tumbuh – tumbuhan, tanah dan kekayaan alam lainnya, disamping juga tenaga – tenaga manusia baik yang dapat dilakukan untuk tenaga kerja, dermawan, yang mengorganisasikan kerja (tokoh – tokoh masyarakat yang mampu untuk tugas ini) semua merupakan sumber – sumber potensi yang sangat berguna. Persoalan yang perlu diperhatikan oleh PSM adalah bagaimana nantinya memanfaatkan atau menggali sumber – sumber ini. Sumber – sumber yang perlu diolah yang kemungkinannya dapat dimanfaatkan untuk merencanakan uasaha – usaha kesejateraan adalah sebagai berikut : a) Sumber – sumber material Dalam menentukan sumber – sumber material dapat diperkirakan berapa banyak uang, bahan dan alat yang dapat dikumpulkan. 1) Beberapa uang dan bahan serta alat yang kira – kira dapat diperkirakan dapat dikumpulkan dari warga masyarakat. 2) Berapa uang yang kiranya dapat dikumpulkan atau yang diminta pada perusahaan – perusahaan yang ada atau yang mau membantu. 3) Berapa uang dan alat yang dapat diminta dari instansi – instansi pemerintah, misalnya dari Kantor Sosial, Pemerintah Daerah dan sebagainya. 4) Beberapa uang dan bahan serta alat yang diperkirakan diperoleh dari usaha –usaha lainnya. b) Tenaga 1) Beberapa tenaga kerja (gotong royong) yang tersedia untuk bekerja dalam usaha kesejahteraan sosial. 2) Berapa tenaga yang dalam satu bidang keahlian tertentu seperti tukang batu, tukang kayu dan sebagainya yang berminat dan mau diajak bekerja. 3) Berpa tenaga yang mampu dan berminat untuk mengorganisasikan kegiatan. Khususnya uantu tenaga, perlu diperhatikan bahwa kadang – kadang menglami kesulitan sebab sering terjadi bahwa orang yang cakap dalam suatu pekerjaan kurang berminat, dan di lain pihak terjadi bahwa orang yang berminat tidak mempunyai kecakapan dan keterampilan. Hal – hal semacam ini bisa jjika pendekatan – pendekatan pendahuluan dalam bentuk kotak – kontak berjalan baik. c) Sumber – sumber kekayaan alam Apa saja sumber – sumber kekayaan alam yang mungkin dapat dimanfaatkan. Misalnya bambu untuk kerjinan tangan (anyaman – anyaman), tanah untuk membuat bata merah, tanah tras untuk bata, kayu – kayu keras untuk bahan bangunan perumahan dan sebagainya. Kalau mungkin dimanfaatkan, tinggal selanjutnya bagaimana melatih warga masyarakat untuk membuat bata dari tras, anyam – anyaman dan sebagainya. Kalau – kalau sumber – sumber tersebut dapat digali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial dan dijadikan dasar perencanaan, maka perlu dipertimbangkan pulaPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 15
  • 10. BUKU PEGANGAN PSM oleh setiap PSM segagaimana memilih suatu kegiatan yang direncanakan lebih dahulu yang berhubungan dengan suatu masalah yang memerlukan pemecahan serta mendasak. Hal ini perlu semua masalah memang ingin dipecahkan, tetapi tidak mungkin dalam waktu yang bersama – sama, apalagi atau sumber kekuatan untuk itu memang terbatas. Oleh karena itu setiap PSM harus sudah mempunyai gambaran sementara program yang akan dipilih yang mungkin dilaksanakan sebagai hasil dari penyimpulan data dan pengolahan sumber – sumber. d) Gambaran pilihan program yang akan dilaksanakan dari sekian banyak masalah yang akan diatasi PSM harus mempunyai gambaran – gambaran pemecahannya dan juga gambaran – gambaran mana – mana masalah yang akan dipecahkan terlebih dahulu. Kalu misalnya dari masalah – masalah sebagai mana telah dicontohkan dimuka, PSM menganggap perlu adanya usaha pemecahan lebihdahulu terhadap usaha – usaha yang memberikan hasil – hasil yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi warga masyarakat maka usaha – usaha yang perlu diprogramkan antara lain : 1) Usaha pembuatan batu bata karma keadaan tanah yang memungkinkan. 2) Usaha kerjinan anyaman – anyaman, karena banyak bambu yang bagus, disamping PSM merasa dapat mengusahakan orang – orang yang akan melatih dalam bidang anyam – anyaman kepada masyarakat serta pemasaran lebih mudah. Disamping itu pilihan – pilihan kegiatan lain masih banyak misalnya kegiatan – kegiatan pemanfaatan perkarangan – perkarangan untuk pertanian, peternakan, perikanan. Juga usaha – usaha di bidang perumahan, Krang Taruna, Asuhan Keluarga. Peningkatan kesejahteraan lanjut usia dan yang lainya sesuai dengan permasalahan – permasalahan yang diserahkan perlu dipecahkan. Disamping itu perlu pula dikembangkan jenis peralatan – peralatan yang dapat dibuat dengan bahan – bahan yang tersedia di daerah setempat untuk meningkatkan penghasilan. 3) Menyusun rencana kerja Atas dasar hasil inventarisasi data yang telah diperoleh PSM sampai pada gambaran mengenai pilihan usaha – usaha yang akan disampaikan, selanjutnya PSM perlu menysun suatu rencana kerja untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut PSM perlu memperhatikan sebagai hal – hal seperti berikut : (a) PSM perlu menentukan tujuan usaha yang akan dilakukan misalnya : (1) Meningkatkan penghasilan keluarga. (2) Meningkatkan keadaan perumahan dan lingkungan masyarakat yang lebih baik / layak. (3) Meningkatkan kesehatan dan gizi keluarga. (4) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan anak. (5) Meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. (6) Tujuan – tujin lain yang sesuai dengan kegiatan usaha – usaha yang akan dileksanakan. (b) PSM perlu menyusun kegiatan – kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan : (1) Mengadakan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat yang bersifat memberi dorongan. (2) Menetapkan siapa – siapa yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya baik perorangan, keluarga kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. (3) Memberikan bantuan kepada mereka yang ditetapkan untuk ditingkatkan kesejahteraannya, dengan menggerakan dana dan daya yang ada. (4) Mengadakan bimbingan terhdap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang telah dibantu. (5) Mencatat perkembangan – perkembangan kegiatan baik hal – hal yang menghambat maupun yang menunjang serta kegagalan serta keberhasilan.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 16
  • 11. BUKU PEGANGAN PSM (c) Perlu menetapkan sumber pembiayaan untuk kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan. Tanpa biaya baik berupa uang, bahan maupun bantuan tenaga – tenaga dari masyarakat setempat, kegiatan – kegiatan tersebut tidak akan berhasil. Oleh karena itu PSM perlu menetapkan darimana sumber – sumber pembiayaan dipeloreh dan berapa besarnya biaya tang diperlukan (dapat dari masyarakat sendiridan dari luar masyarakat). (d) PSM perlu menyusun organisasi pelaksanaannya, artinya perludiadakan pembagian tugasnya dan pekerjaan kepada para pelaksananya dan bagai mana hubungankerja antara pelaksana dalam menjalankan tugasnya masing – masing seperti : (1) Siapa penanggung jawab umum kegiatan. (2) Siapa yang mengurus keuangan (bendahara). (3) Sipa yang tugasnya mengumpulkan dana. (4) Siapa yang mengatur pengerahan tenaga. (5) Siapa yang bertanggung jawab terhadap urusan adminitrasi dan sebagainya. (e) PSM perlu juga membuat jadwal waktu pelaksanaan kegiatan. Kapan diadakan bimbingan motivasi, kapan diadakan bimbingan pelaksanaan kegiatan, kapan diadakan rapat dan sebagainya. Jangka waktu kegiatan harus ditetapkan berapa bulan misalnya satu kegiatan itu harus sampai pada keadaan yang diinginkan, jangan sampai tidak ada batas waktu. 4) Pelaksanaan kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial. Program yang telah ditetapkan disusun walaupun bagaimana baiknya tidak mempunyai arti jika tidak dilaksanakan. Oleh karena itu program harus dilaksanakan agar supaya masyarakat tidak kecewa dan tetap mempunyai kepercayaan terhadap PSM. Sebelum program dilaksanakan perlu lebih dahulu diadakan suatu usaha untuk pemantapan program tersebut. (a) Pemantappan rencana Pemantapan dapat dilaksanakan melalui pertemuan antara PSM, Kepala Desa, Pamong Desa dan segenap tokoh – tokoh masyarakat yang mempunyai tugas – tugas sebagai pelaksana dalam bidang – bidang tertentu. Pertemuan pemantapan rencana tersebut berkisar pada penegasan tugas – tugas yang akan dikumpulkan oleh orang yang bersangkutan, sekaligus cara – cara yang akan dilaksanakan dalam menjalankan tugasnya. Pemantapan rencana ini merupakan persiapan terakhir sebelum pera pelaksana menjalankan tugasnya. Dengan pemantapan ini diharapkan pelaksana bener – bener dapat mecapai sasaran / tujuan yang diinginkan bersama. Dengan pertemuan ini PSM perlu memberikan penjelasan terhadap para pelaksana tentang rencana kerja disamping tugas – tugas yang dibebankan pada PSM sendiri. Dalam kesempatan ini tentunya diberikan kesempatan pula pada Kepala Desa atau Tokoh – Tokoh Masyarakat lainnya untuk memberikan arahan – arahan atau saran – saran. Sebab apa yang telah dikemukakan oleh para peserta oleh para peserta dalam pertemuan ini, harus dianggap sebagai hal yang lebih memantapkan program. Beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan ini antara lain : (1) Bagaimana cara mendapatkan tenaga – tenaga yang dapat dimanfaatkan dalam usaha gotong royong. (2) Bagaimana mengumpulkan modal berupa uang dari masyarakat sendiri. (3) Bagaimana mendapatkan modal yang besar dari bantuan para dermawan maupun instansi – instansi Pemerintah lain. (4) Bagaimana mendapatkan bahan – bahan atau alat – alat baik yang berasal dari masyarakat sendiri maupun dari luar (Instansi Pemerintan). (5) Bagaimana jalan yang ditempuh jika mendapat kesulitan – kesulitan dalam usahanya. (6) Bagaimana cara mencatat dan membukukan setiap kegiatan yang dilaksanakan.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 17
  • 12. BUKU PEGANGAN PSM (7) Bagaimana agar pelaksana program tersebut benar – benar mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah (Kecamatan / Kabupaten) setempat. (8) Bagainana membimbing Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang telah ditentukan. Setelah pernyataan tersebut disampaikan kepala tokoh – tokoh masyarakat yang akan membantu pelaksanaannya, maka tidak kalah pentingnya diadakan pertemuan dengan KBS yang telah ditetapkan dan dipilih untuk dibantu. Pengumpulan para KBS ini sama halnya pertemuan diatas adalah dalam rangka pemantapan program. Dalam pertemuan dengan KBS inilah diberikan gambaran tentang apa saja yang harus dilaksanakan oleh para KBS (bila memang disediaka bantuan) seperti bahan – bahan bangunan untuk rumah, bantuan alat – alat untuk mencetak bata, kerajinan tangan dan sebagainya. Bagai mana cara KBS menjalankan tugasnya, kapan kegiatan KBS dimulai dan kapan kira – kira kegiatan itu dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi peningkatan kehidupan KBS dan sebagainya. Pemantapan rencana yang dilakukan oleh KBS ini akan menjamin lancarnya pelaksanaan program tersebut. (b) Pembentukan Kelompok Kerja Mereka yang akan ditingkatkan kesejahteraannya, tidak akan dibiarkan untuk menjalankan usahanya secara sendiri – sendiri melainkan akan diajak bekerja sama – sama dalam satu kelompok kerja. Diadakannya kelompok kerja ini didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan : (1) Untuk tetap memelihara rasa kegotong royongan KBS. (2) Agar pelaksanaan program tidak simpang siur melaikan keseraganan pelaksanaannya, paling tidak dalam kelompok kerja KBS. (3) Mempermudah dilaksnakannya bimbingan oleh PSM maupun tokoh – tokoh masyarakat. (4) Adanya penghematan modal atau biaya, misalng biaya lebih hemat dengan memberikan satu perangkat alat pertukangan untuk sau kelompok kerja KBS masing – masing anggota diberi satu perangkat. (5) Dengan kelompok kerja sekaligus melatih dan membiasakan mastarakat untuk berorganisasikan setaiap kegiatan secara bersama – sama. Disamping itu juga mengembangkan cara – cara usaha kooperatif atau bekerja sama dalam masyarakat. Adapun cara – cara untuk membentuk kelompok kerja KBS adalah : - Kelompok dibentuk berdasarkan jenis kegiatan yang dijalankan misalnya kelompok kerja dalam pemugaran perumahan, pembuatan batu bara, kerajinan tangan bambu dan lain – lain. - Tiap kelompok kerja, jumlah anggotanya janga terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Sebagai contoh setiap kelompok kerja terdiri dari 10 sampai dengan 30 orang. Setiap kelompok kerja perlu ditunjuk satu orang sebagai pimpinan kelompok. Pinpiman itu dapat bergantian dalam waktu – waktu tertentu, umpaya setiap bulan satu kali, kecuali apa bila tempat tidak memungkinkan, PSM boleh merangkap menjadi pemimpin kelompok. Kelompok kerja KBS pada dasarnya adalah kelompok kerja sosial sebab usaha yang dilaksanakan adalah usaha – usaha dalam bidang kesejahteraan sosial, disamping itu juga bahwa usaha tersebut dilaksanakan secara bersama – barsama. Kelompok kerja sosial ini tidak hanya terdiri dari keluarga – keluarga atau orang – orang yang karena keadaannya dijadikan sasaran kegiatan proyek seperti keluarga miskin, penderita cacat dan sebagainya tetapi lebih dari itu, kelompok kerja sosial juga dapat terdiri dari orang – orang yang tidak mempunyai masalah dalam kehidupan ekonomi misalnya orang – orang yang mampu, tidak cacat mental maupun fisik, keadaan cukup memenuhi syarat - syrat rumah sehat, pelajar atau mahasiswa dan sebagainya. Secara sedarhana kalau dibedakan antara kelompok kerja KBS dengan kelompokPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 18
  • 13. BUKU PEGANGAN PSM kerja sosial lainnya adalah sebagai berikut : Kelompok kerja KBS adalah terdiri dari orang – orang atau keluarga yang karena keadaan dalam kehidupan banyak mengalami kekurangan – kekurangan baik dalam bidang ekonomi maupun sosial sehingga perlu dibantu agar sampai pada taraf hadup lebih baik, sehingga kelompok kerjamereka adalah kelompok kerja KBS. Sedangkan kelompok kerjalainnya seperti kelompok kerja remaja, kelompok kerja sosial wanita, kelompok kerja sosial alim ulama dan sebagainya terdiri dari warga masyarakat atau dapat dikatakan keluaga yang tidak mempunyai masalah – masalh yang berat sehingga mereka tidak perlu dibantu. Bahkan sebaiknya kelompok kelompok kerja sosial kelompok kerja tersabut kelompok yang berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan aktivitas warga masyarakat dalam bidang – bidang tertentu seperti dalam Karang Taruna, PK3A (Pusat Kegiatan Kesejahteraan Keluarga dan Anak), pendidikan keagamaan dan sebagainya. Kelompok kerja seperti ini juga harus ditumbuhkan dan dikembangkan oleh setiap PSM sesuai dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Sebab pada dasarnya kelompok kerja tesebut merupakan patner (kawan) kerja yang sangat baik untuk menyelenggarakan usaha – usaha kesejahteraan sosial, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan. (c) Bimbingan kerja dalam pelaksanaa kegiatan Bimbingan kerja terhadap kelompok kerja harus dijalankan agar sesuai dengan rencana dan cara yang telah ditentukan bersama. Bimbingan kerja ini dapat dilaksanakan dalam bentuk – bentuk : - Pertemuan dengan seluruh anggota kelompok secara berkala (1 bulan sekali, 2 bulan sekali dan sebagainya). - Bimbingan langsung pada tiap anggota kelompok (perorangan) setiap waktu. Dalam bmbingan kerja ini PSM dapat menerima pengduan tentang kesulitan dan hambatan – hambatan yang dialami oleh para anggota baik yang menyangkut segi pedoman, keterampilan maupun hambatan – hambatan lainnya. Seharusnya PSM – lah yang mencoba mengatasi masalah yang dihadapi KBS tersebut. Jika dirasakan perlu ada baiknya kesulitan dan hambatan tersebut dibawa dalam satu pertemuan dengan Kepala Desa, Pamong Desa ataupun Tokoh – Tokoh Masyarakat untuk dipecahkan. Jika kesulitan itu menyangkut serta teknis pelaksanaan pekerjaan, PSM dapat mengusahakan mantuan – bantuan dari instansi – instansi Pemerintah yang bersangkutan ataupun pada orang – orang yang dianggap ahli dalam bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu segala kasulitan seharusnya diberitahukan dan dibicarakan oleh PSM dengan Petugas Sosial Kecamatan / Kantor Sosial Kabupaten / Kotamadya setempat untuk mendapatkan pemecahan seperlunya, setidak – tidaknya Petugas Sosial Kecamatan akan memberikan nasehat dan saran langkah – langkah yang perlu ditempuh untuk mengatasai kesulitan. Bimbingan kerja yang dilakukan PSM harus mempunyai arti dorongan kerja terhadap anggota kelompok kerja, sehingga mereka benar – benar diperhatikan hingga akan lebih bergairah untuk menjaklankan tugasnya. Hal ini penting sekali, karena justru kegairahan kerja inilah yang akan banyak mendatangkan hasil yang sebaik – baiknya. (d) Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program antara lain : (1) Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan mendapat dukungan dari pemerintah setempat (Kepala Desa / Lurah, Camat).PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 19
  • 14. BUKU PEGANGAN PSM (2) Orang yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan (tokoh – tokoh masyarakat) harus orang yang tepat. (3) Kalo sudah menentukan siapa pelaksana – pelaksananya, maka kepada mereka harus diberi kepercayaan dan wewenang sesuai dengan tanggung jawabnya dalam batas – batas yang wajar. (4) Pengadminitrasian kegiatan harus terbika, artinya jika ada orang yang ingin mengetahui keuangan yang digunakan harus diberi kesempatan melihat. Ini merupakan kontrol yang baik, sebab sebagaimanapun baiknya program kalau sudah dihadapkan kepada pelaksanaan (Praktek) akan selalu timbul soal – soal yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. (5) Harus ada pertanggung jawaban secara teratur dan disiplin kerja yang baik. (6) Dalam pelaksanaan programusaha Kesejahteraan Sosial ada kalanya dialami waktu pasang surut. Oleh karena itu perliu dibuat titik pertahanan umpamanya adanya orang – orang yang tetap bertahan dalam usaha ini jika sewaktu – waktu usaha tersebut menglami kemunduran. (7) Kalau timbul faktor – faktor yang tidak terduga dalam pelaksanaan program harus dianggap sebagai sesuatu yang lumrah (wajar). (8) Perlujuga adanya keutuhan modal atau kapital untuk usaha tersebut. (9) Perlo diadakan pengontrolan penggunaan uang disetiap waktu agar tidak terjadi tidakan – tindakan menyimpang dari para pelaksananya. (10) Kontrol juga dilaksanakan untuk mengetahui : - Berapa besarnya pengaluaran modal dan berapa hasilnya. - Apa pelaksanaan berlangsung menurut rencana. - Bagai mana mutu dari pekerjaan dan bagaima arah perkembangan kerja tersebut. (11) Perlu diadakan pemeliharaan dari usaha – usaha yang dilaksanakan, jangan sampai timbul kerusakan – kerusakan sehingga putus ditengah – tengah jalan.B. LANGKAH – LANGKAH DAN CARA KERJA UNTUK MENGEMBANGKAN DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL. Setiap kegiatan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh PSM bersama warga masyarakat jelas memerlukan uang, bahan, peralatan maupun tenga – tenaga yang memadai. PSM dan masyarakat tidak bisa hanya menggantungkan diri dari Pemerintah saja, melainkan perlu banyak menggali dan memampaatkan dana yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengembangan dana kesejahteraan sosial merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh PSM dan masyarakat tidak akan memberikan hasil seperti diinginkan. 1. Memilih kemungkinan dana dari sumber – sember dana yang dapat dikembangkan dari potensi yang ada. Dalam melaksanakan invetarisasi data antara lain PSM telah mengetahui / mencatat sumber – sumber atau potensi yang ada di masyarakat. Potensi tersebut antara lain : a. Sumber – sumber kekayaan alam seperti tanah perkarangan, tanah keras, air, pasir, batu, tanaman – tanaman, kayu, bambu dan sebagainya. b. Jiwa kegotong royangan masyrakat. c. Adanya orang – orang atau keluarga yang hidupanya dianggap cukup untuk daerah setempat. d. Perusahaan – perusahaan. e. Adanya tenga – tenaga kerja, pimpinan – pimpinan masyarakat baik pemuda, wanita, alim ulama dan sebagainya. Dari sumber – sumber di atas, PSM perlu melihat dan meneliti bersama – sama dengan pimpinan – pimpinan masyarakat lainya dana apa yang dapat dikembangkan dari sumber mana data itu diperoleh.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 20
  • 15. BUKU PEGANGAN PSM Pilihan dana yang akan dikembangkan tersebut misalnya : - Pengumpulan beras jimpitan. - Penanaman pohon – pohon yang menghasilkan pada tiap – tiap pekarangan keluarga untuk keperluan sosial, seperti, papaya, pisang, kelapa dan sebagainya. - Pengumpulan iuran berupa uang atau barang – barang secara sukarela dari keluarga atas dasar kesadaran dan keikhlasan. - Gotong royong pengumpulan bahan – bahan seperti batu kali, pasir dan sabagainya. - Mengadakan lumbung sosial dan sebagainya. 2. Menyusun rencaa usaha pengembangan dana kesejahteraan sosial Usaha – usahan mengembangkan dana yang telah terpilih tersebut perlu diruncanakan oleh PSM, dengan tujuan utamanya adalah uantuk memperoleh dana sebanyak – banyaknya secara halal dan tidak bertentangan dengan aturan – aturan bagi uasaha – usaha kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam rencana tersebut meliputi : a. Kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan yaitu mengadakan bimbingan motivasi pada masyarakat, melaksanakan usaha – usaha pengumpulan dan pemanfaatan dana bagi usaha – usaha kesejahteraan sosial. b. Menetapkan : 1) Siapa – siapa yang akan bertanggug jawab secara umum usaha ini. 2) Siapa yang akan melaksanakan usaha pengumpulan dana. 3) Siapa yang akan mengurusi dari pemasukan dan penggunaan dana. 4) Siapa yang bertugas dalam pengadminitrasian dan sebagainya. c. Menetapkan biaya untuk usaha pengembangan dana tersebut. Dalam hal ini PSM harus benar – benar mengetahui jangan smpai biaya yang dikelurkan untuk ini telalu besar. Biaya lebih banyak digunakan untuk kegiatan – kegiatan administratif dan untuk kegiatan – kegiatan yang diperlukan misalnya untuk membangun lumbung / rumah, membeli bibit tamaman yang akan dititipkan pada keluarga dan sebagainya. 3. Pelaksanaan Kegiatan Pembanguna Dana Kesejahteraan Soaial. a. Bimbingan motivasi ini ditunjukan pada sumber – sumber dana. 1) Bimbingan motivasi ini ditunjukan pada sumber – sumber dana yaitu orang – orang atau keluaga – keluarga yang diharapkan akan memberikan parsitifasinya memberikan dana. Mereka ini dapat terdiri dari : a) Orang – orang atau keluarga – keluarga yang cukup hidupnya. b) Pengusaha – pengusaha di Daerah setempat. c) Orang / Keluarga / Masyarakat pada umumnya. 2) Bimbingan motivasi ini dilakukan oleh PSM bersama – sama dengan Kepala / Pamong Desa dan Pinpinan Masyarakat lainya yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan bersama terhadap usaha – usaha pengembangan dana. Tujuannya adalah memberikan pengertian terhadap maksud – maksud pengumpulan dana untuk usaha – usaha kesejahteraan bersama, sehingga mereka dengan sadar dan ikhlas mau memberikan iuran atau berparsitivasi dalam usaha ini. Untuk itu maka PSM dan pimpinan masyarakat lainya yang dapat memberikan alasan – alasan yang jelas mengapa diperlukan adanya usaha ini. 3) Bimbingan motivasai dilakukan secara perolangan dan kelompok. a) Secara perorangan dilakukan terhadap orang – orang atau keluarga yang cukup mampu. b) Secara kelompok atau masal masyrakat secara keseluruhan. 4) Pelaksanaan pengumpulan dana. Pelaksanaan pengumpulan dana dapat berupa : a) Penarikan iuran suka rela berupa uang ataupun barang terhadap keluarga yang mampu, misalnya satu bulan sekali. b) Penarikan jimpitan beras tiap keluarga misalnya satu sendok sehari. c) Penarikan hasil pertanian seperti kelapa, padi dan sebagainya pada saat panen.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 21
  • 16. BUKU PEGANGAN PSM d) Penarikan hasil pertanian seperti pepaya, pisang, jeruk setiap perkarangan keluarga sebagai tanaman – tanaman sosial yang merupakan dana kesejahteraan sosial. e) Gotong royong mengumpulkan barang seperti pasir, batu kali dan sebagainya satu bulan atau dua bulan sekali. f) Pembuatan kolam sosial dengan bibit – bibitnya. g) Usaha – usaha ekonomi produktif lainya yang hasilnya merupakan dana kesejahteraan sosial bersama. 5) Pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana. Hasil – hasil pengimpulan dana harus benar – benar dikelola untuk kepentingan bersama dan tidak boleh disalah gunakan pengurusnya. a) Setiap pemasukan dana harus dicatat lengkap dan terperinci mengenai jumlah, bentuk – bentuknya, dari siapa dan sebagainya. Dana yang berupa bahan – bahan perlu dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut lumbung sosial. b) Penggunaan dana yang dikumpulkan harus juga dicatat harus digunakan apa, berapa yang digunakan, siapa yang memanfaatkan dana tersebut. c) Petugas diharapkan benar – benar memiliki kejujuran. d) Perlu ada pengawasan yang teliti tentang penggunaannya. Untuk itu pada waktu – waktu tertentu (misalnya 3 bulan atau 6 bulan sekali) dana ini dilaporkan pada masyarakat seperti dalam kesempatan rapat desa dan yang lainya. 6) Penilaian hasil pengembangan dana. Kegiatan pengembangan dana harus dinilai PSM bersama – sama pimpinan masyarakat antara lain mengenai : a) Apakah pengumpulan dana sesuai dengan yang direncanakan. b) Apakah ada hambatan – hambatan seperti penyelewengan petugas pengumpul dana, seretnya pengumpulan dana dan sebagainya. c) Apakah dari yang terkumpul benar – benar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan – kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. d) Sejauh mana dana telah dapat berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penilaian tersebut digenakan untuk mengatasi kesilitan – kesulitan yang dihadapai dan di lain pihak dapat digunakan untuk lebih mengembangkan usaha – usaha Pengumpulan dan Kesejahteraan Sosial.C. LANGKAH – LANGKAH DAN CARA – CARA KERJA PSM DALAM MEMBANTU PALAKSANAAN PROYEK – PROYEK PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa PSM baik ada proyek maupun tidak ada proyek tetap menjalankan tugas – tugasnya sebagai infra stuktur sosial, dimanisator / motivator dan pembantu pelaksana proyek – proyek Departemen Sosial. Untuk itu maka PSM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dipeloreh melalui pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial dapat melaksanakan tugasnya meliputi : 1. Pendekatan pimpinan. 2. Inventarisasi / pengumpulan data. 3. Menyusun rencana kerja. 4. Bimbingan dan pelayanan KBS. 5. Pencatatan, pelaporan dan penelitian. a. Pendekatan pimpinan. 1) Setelah selesai mengikuti pelatihan PSM segera mengadakan pendekatan – pendekatan kepada pimpinan masyarakat di daerahnya terutama Kepala dan Pamong Desa maupun pemuka – pemuka masyarakat setempat. 2) Pendaekatan ini mengandung maksud :PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 22
  • 17. BUKU PEGANGAN PSM a) memberikan laporan perihal pelatihan yang telah mengikuti sekaligus memberikan informasi tentang tugas – tugas yang diberikan kepada PSM serta rencana dari Departemen Sosial untuk melaksanakan proyek program dengan prosedur dan sistem pelayanan yang akan dilakukan di daerahnya. b) Untuk memperoleh pengakuan dan dukungan secara aktif dari pipimpinan setmpat terhadap pelaksana proyek / program Departemen Sosial yang akan dilaksanakan di daerah tersebut dimana PSM terlibat secara aktif di dalamnya. b. Inventarisasi (pengumpulan) data. Untuk dapat melaksanakan tugas – tugas selanjutnya dengan baik PSM harus mengenal keadaan masyarakat di daerahnya. Untuk ini PSM harus mengadakan inventarisasi data yang ada di daerahnya masing masing meliputi : 1) Sumber – sumber atau potensi yang ada dan terpendam seperti potensi manusiawi, alami dan sosial. 2) Masalah – masalah yang dihadapi sekaligus para penyandang, yaitu waraga masyarakat, keluarga maupun kelompok – kelompok masyarakat yang merupakan sasaran populasi dari proyek / perogran Departemen Sosial. Dari gambar potensi dan permasalahan sosial, dapat diketahui masalah – masalah apa yang menonjol serta kemungkinan – kemungkinan usaha (usaha ekonomi produktif) yang dapat dikembangkan di daerahnya sebagai jalan keluar pemecahan. Disamping itu perlu juga dijajaki kemungkinan – kemungkinan penggunaan teknologi secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan bagi peningkatan usaha – usaha ekonomi produktif di daerahnya. c. Menyusun rencana kerja di bidang Kesejahteraan Sosial. Dengan dasar pengenalan keadaan masyarakatnya melalui inventarisasi data atau identifikasi sumber dan permasalahan, PSM perlu menyusun rencana kerja usaha kesejahteraan sosial yaitu usaha – usaha yang akan dijalankan bagi peningkatan – peningkatan taraf hidup masyarakatnya, untuk itu perlu disusun rencana kerja yang menyangkut dana, tenaga maupun organisasi pelaksanaanya. d. Bimbingan dalam pelayanan KBS. Rencana di bidang usaha kesejahteraan sosial telah disusun adalah untuk meningkatkan taraf hidup mesyarakat. Dalam hal ini sudah barang tentu adalah ditunjukan kepada mereka yang secara nyata memerlukan yaitu sasaran yang digarap sebagai KBS. Bimbingan dan pelayanan terhadap KBS ini meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut : 1) Pendekatan terhadap KBS dalam rangka pemilihan calon – calon klien (yang memenuhi persyaratan), motivasi KBS dan sekaligus pemilihan dan penerapan calon – calon klien yang tepat. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan – kegiatan pengelompokan KBS. 2) Bimbingan terhadap usaha – usaha ekonomis produktif yang dilakukan oleh klien, termasuk didalamnya bimbingan pengelompokan bantuan atau stimilans suya tepat tepat penggunaanya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 3) Bimbingan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk tetap memelihara dan meningkatkan kebersamaan dari masyarakat dalam mencegah dan mengatasi permasalahannya. Termasuk didalamnya adalah bimbingan terhadap perkumpulan – perkumpulan masyarakat misalnya arisan, perkumpulan pemuda / remja , pengajian dan sebagainya, dengan harapan agar perkumpulan – perkumpulan kemasyarakatan dapat tumbuh sebagai infra struktur sosial di desanya yang memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan – pelayanan sosial kepada warganya yang memang memerlukan (misalkan para cacat, anak terantar, selanjutnya usia terlantar sebagainya). 4) Bimbingan mental terhadap masyarakat termasuk di dalamnya para kelien supaya memiliki sikap mental yang positif yang menunjang dan dapat menembangkan pembangunan. 5) Bimbingan lanjutan, yaitu memberikan bimbingan terhadap kegiatan masyarakat / KBS yang tealh berlangsung. Didalmnya termasuk usaha – usaha kearah pengembangan kegiatan masyarakat yang bersifat pencegahan maupun mengatasi permasalahan. Dalam hal ini perlu PSM ditekankan perlu PSM ditekankan pentingnya untuk menumbuhkanPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 23
  • 18. BUKU PEGANGAN PSM lumbung – lumbung sosial dari dasarnya untuk mengatasi malapetaka yang mungkin terjadi sewaktu – wakutu disamping lumbung sosial di desanya untuk membiasakan warga masyarakat untuk menyisihkan hartanya (menabung) bagi hari dapannya. PSM perlu menetapkan suatu keadaan dimana KBS dianggap telah mampu untuk berdiri sendiri (terminasi) sehingga bimbingan yang dilakukan dapat dikurangi untuk dilatihkan kepada KBS atau warga masyarakat lainya. e. Pencatatan, Pelaporan dan Penilaian Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para PSM perlu dicatat sebagai dokumentasi dan sekaligus sebagai ukuran kemajuan – kemajuan hasil yang dicapai untuk masa-masa mendatang. Berdasarkan catatan-catatan tersebut PSM perlu Memberikan laporan baik pada Pemeritah Desa maupun Kantor Soaial setempat yang meliputi hasil – hasil, hambatan – hambatan dan kekurangan – kekurangan serta sarana – sarana perbaikannya. Sekaligus evaluasinya terhadap usaha – usaha yang dilakukan masyarakat. Tugas – tugas PSM tersebut PSM merupakan dasar yang haraus dijalankan yang mencerminkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dimiliki oleh PSM. Dengan pengetahuan dan keterampilan dasar tersebut, PSM akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik di daerahnya ada proyek maupun tidak ada proyek perlu mengetahui dan menghayati prosedur dan sistem pelaksanaan peroyek yang bersangkutan.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 24
  • 19. BUKU PEGANGAN PSM BAGIAN III LAMPIRAN PRUNDANG - UNDANGAN DAN PERATURAN YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PSM (lembaran Negara RI, No.53.1974) UNDANG – UANDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 / Tahun 1974 Tentang KETENTUAN – KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIALPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 25
  • 20. BUKU PEGANGAN PSM Lampiran UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 / Tahun 1974 Tentang KETENTUAN – KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANMenimbang : a. Bahwa tujuan perjuangan Bangsa Indonesian untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik Menteri maupun Spiritual yang sehat, yang menjungjung tinggi martabat dan hak – hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan Negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik – baiknya serta menyeluruh dan merata; b. Bahwa oleh karenanya kesejahtaraan sosial harus diusahakan bersama oleh seluruh Masyarakat dan Pemerintah atas dasar kekeluargaan; c. Bahwa usaha – usaha kesejahteraan sosial perlu dilakukan dalam rangka dan sebagai bagian yang integral dari usaha – usaha pembangunan Nasional kearah mempertinggi taraf kehidupan seluruh rakyat; d. Bahwa hubungan dengan itu perlu dibentuk undang – undang yang menetapkan garis pokok pelaksanaan usaha – usaha Kesejahteraan Sosial.Mengingat : 1. Psal 5 ayat (1), jls. Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV / MPR / 1973 tentang Garis – garis Besar Haluan Negara. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. MEMUTUSKAN :Menetapkan :UNDANG – UNDANG TENTANG KETENTUAN – KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAANSOSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Setiap warga Negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik – baiknya dan kewajibanuntuk sebanyak mengkin ikut serta dalam usaha – usaha Kesejahteraan Sosial.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 26
  • 21. BUKU PEGANGAN PSM Pasal 2Yang dimaksud dalam Undang – Undang ini dengan :1. “Kesejahteraan Sosial” ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, Material maupun Spiritual yang yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusialaan, dan ketentraman lahir dan batin, memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk melaksanakan usaha untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan jasmaniah dan rohaniah dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjungjung tinggi hak – hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.2. “Usaha – usaha Kesejahteraan Sosial” ialah semua upaya, program dan kegiatan yang ditunjukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.3. “ Pekerjaan Sosial” ialah semua keterampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan usaha Kesejahteraan Sosial.4. “Jminan Sosial” sebagai perwujudandari pada sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan / atau masyarakat guna memeliha taraf kesejahteraan sosial. BAB II TUGAS USAHA PEMERINTAH Pasal 31. Tugas – tugas Pemerintah ialah : a. Menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan uasa Kesejahteraan Sosial. b. Memupuk, memelihara, membingbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat. c. Melakukan pengaman dan pengawasan pelaksana uasaha – usaha Kesejahteraan Sosial. Pasal 41. Usaha – usaha Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi : a. Bantuan sosial kepada warga Negara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan sosial atau menja korban akibat terjadinya bencana – bencana, baik sosial maupun alamiah ataupun peristiwa – peristiwa lainya. b. Pemerintah taraf kesejahteraan sosial melalui penyelanggaraan suatu sistem jaminan sosial. c. Bimbingan, Pembina dan rehabilitasi sosial, termasuk didalamnya penyaluran kedalam masyarakat, kepada warga Negara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau tang tersesat. d. Pembangunan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perkemanusiaan dan kegotong – royongan.2. Pelaksanaan usaha – usaha Pemerintah tersebut dalam ayat 1, pasal ini diatur dengan Peraturan Perudang – undangan. Pasal 51. Pemerintah mengadaka uasaha – usaha kearah terwujudnya dan terbunanya suatu sistem jaminan sosial yang menyeluruh.2. Penyelanggaraan system jaminan sosial tersebut dalam ayar 1. dilaksanakan atas peraturan perundang – undangan.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 27
  • 22. BUKU PEGANGAN PSM Pasal 6Penyelenggaraan pendidikan, latihan khusus dan latihan – latihan yang tertuju kearah pembentukantenaga – tenaga ahli dan kejuruan dalam profesi pekerjaan sosial diatur dengan Peraturan Perundang –undangan. Pasal 71. Alat kelengkapan Pemerintah dalam lapangan kesejahteraan sosial : a. Di tingkat Pusat ialah Departemen yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial dengan seluruh aparatnya. b. Di tingkat Daerah ialah aparat – aparat yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial di Daerah.3. Tugas, susunan dan wewenang serta alat – alat kelengkapan pemerintah tersebut dalam ayat 1. pasal ini diatur, dengan Peraturan Perundang – undangan. BAB III PERANAN DAN USAHA MASYARAKAT Pasal 8 Masyrakat mampunyai kesempatan seluas – luasnya untuk mengadakan usaha Kesejahteraan Sosial dangan mengadakan garis kebijaksanaan dan ketentuan – ketentuan sebagai mana ditetapkan dengan Peraturan Perundang – undangan. Pasal 9 Untuk mencapai daya guna dan daya kerja sebesar – besarnya, bagi usaha masyarakat dibidang kesejahteraan sosial, ialah uasaha Kesejahteraan Sosial dan pemenuhan Jaminan Sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak, dapat dibentuk yayasan atau lembaga lain yang syarat – syarat dan cara – cara dibentuk lebih lanjut dengan peraturan – peraturan Perundang – undangan. Pasal 10 Usaha pengerahan dana dan penggunaannya bagi kegiatan kesejahteraan sosial didalam masyarakat diatur lebih lanjut dengan peraturan Perundang – undangan. Psal 11 Segala peraturan perundang – undangan dibidang kesejahteraan sosial yang sudah ada tetap berlaku selama dan sepanjang tidak bertentanggan dengan Undang – Undang ini.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 28
  • 23. BUKU PEGANGAN PSM BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12Undang – undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar supaya setiap orang yang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang –Undang ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dilaksanakan di Jakarta Pada tanggal 6 Nopember 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO JENDRAL TNI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 Nopember 1974 MENTERI / SEKERTARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd (SUDHARMONO, SH)PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 29
  • 24. BUKU PEGANGAN PSM KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL R.I. NOMOR : 28 / HUK / 1987 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL R.I. NOMOR 14 / HUK / KEP / II / 1981 TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA PEMBIMBING SOSIAL MASYRAKAT MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIAMenimbang : a. Bahwa Pekerja Sosial Masyrakat (PSM) sebagai salah satu perwujudan parsitipan masyarakat dalam usaha – usaha kesejahteraan sosial mempunyai peranan penting dalam pembangunan biang Kesejahteraan Sosial; b. Bahwa untuk kesinambungan dan lebih meningkatnya serta menetapkan peranan PSM tersebut, dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pekerja Sosial Masyarakat; c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 14 / huk / kep / II / 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat;Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemeritah di Daerah; 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa; 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen; 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 / M Tahun 1983 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa; 6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV 7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen; 8. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 14 / HUK / KEP / II / 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat; 9. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 15 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial R.I.;10. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 07 / HUK / KEP / 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;11. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayan Departemen Sosial di Propinsi dan Kantor Departemen Sosial Kabupaten / Kotamadya. MEMUTUSKAN :Menetapkan :Keputusan Menteri Sosial R.I. tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pekerja sosial Masyrakat,Sebagai perubahan dari keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 14 / HUK / KEP / II / 1981 tentangTugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat, yang sepenuhnya berbunyisebagai berikut :PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 30
  • 25. BUKU PEGANGAN PSM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasarkesadaran dan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong dangan oleh rasa kebersamaan,kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial. Pasal 2PSM sebagaimana dimaksud pada pasal 1, mempunyai ruang lingkup pengabdian dilembaga –lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, baik di Desa, Kecamatan, Kabupaten / Kotamadya, Propinsimaupun Nasional. Pasal 3(1) Setiap PSM memiliki persyaratan umum sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia serta taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945; b. Dapat membaca, menulis dan berbahasa Indonesia; c. Berumur sedikitnya 17 tahun; d. Sehat Jasmani dan Rohani; e. Memiliki watak kejuangan dan memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kemauan dan kemampuan dibidang Kesejahteraan Sosial.(2) Disamping persyaratan umum tersebut setiap PSM memenuhi persyaratan khusus, yaitu pengukuhan sebagai Pekerja Sosial Masyarakat.(3) Tata cara pengukuhan sebagai PSM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jendral Bina Kesejahteraan Sosial. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT Pasal 4PSM berkedudukan sebagai salah satu pilar parsitipan usaha kesejahteraan sosial yang bersama –sama pilar parsitipasi lainnya dan Pemerintah secara bertahap mewujudkan masyarakat yangberkesejahteraan Pancasila dan Undang – Undag Dasar 1945.Tugas pokok PSM adalah melaksanakan usaha – usaha kesejahteraan sosial, baik yang bersifatpembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial dengan mengindahkan kebijaksanaan pemerintahdibidang keejahteraan sosial. Pasal 6Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, PSM mempunyai fungsi :a. Motivator, ialah memberikan informasi, sugesti dan dorongan kepada seseorang, keluarga maupun masyrakat sehingga berkemauan, bersemangat dan bertekad mencegah dan menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial;PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 31
  • 26. BUKU PEGANGAN PSMb. Dimanisator, ialah mengerahkan, menggerakan dan mengarahkan seseorang, keluarga ataupun masyarakat sehingga berkemampuan mengenal dan mendayagunakan secara swadaya semua sumber dan potensi kesejahteraan sosial;c. Pelaksana tugas – tugas pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial pada khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya. BAB III TATA KERJA Pasal 7Dalam melaksanakan fungsinya PSM senangtiasa menerapkan prinsip – prinsip pekerjaan sosial yangsesuai dengan Norma Keperibadian Bangsa. Psal 8Setiap pelaksana fungsi PSM baik secara peroranga maupun secara kelompok diselenggarakan secaramelembaga dan terorganisasikan serta terpadu dalam kesatuan sistem pembangunan bidangKesejahteraan Sosial. Pasal 9Sesuai dengan kedudukan PSM sebagai salah satu pilar parsitipan dibidang kesejahteraan sosialkhususnya dan pembangunan sosial pada umumnya, maka semua gerak aktivitasnya terkoordinasi danterintegrasi dengan gerak aktivitas pilar parsitipan lainya. Pasal 10Setiap kegiatan PSM di tingkat Desa / Kelurahan dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan daridan dalam kesatuan kegiatan Lembaga Ketahana Masyarakat Desa. Pasal 11Sesuai dengan kedudukan PSM sebagai salah satu pilar parsitipan di bidang Kesejahteraan Sosial,PSM merupakan mitra Departemen Sosial dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan mutupelayanan kesejahteraan sosial. Pasal 12Dalam rangka meningkatkan nilai daya guna dan hasil guna pelaksana fungsi PSM dibentuk Forumkomunikasi PSM tingkat Kecamatan / Kotamadya, Propinsi dan Pusat. Pasal 13Forum komunikasi PSM sebagai mana dimaksud Pasal 12, berfungsi sebagai wadah dan wahanakonsultasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan pengabdian. Pasal 14Penetapan dan pengaturan forum komunikasi PSM sebagai dimaksud pasal 12 dan pasal 13, diaturlebih lanjut deanngan keputusan Durektur Jendral bina kesejahteraan sosial.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 32
  • 27. BUKU PEGANGAN PSM BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15Pembinaan PSM bertujuan untuk tercipta dan terbinanya PSM secara kuantitatif dan kualitatif sebagaimotivator, dimanisator dan pelaksanaan tigas – tugas pembangunan bidang Kesejahteraan Sosisalpada khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya. Pasal 16Pembinaan administrasi dan pengawasan seluruh gerak aktivitas PSM secara fungsional menjaditanggung jawab Direktorat Jendaral Bina Kesejahteraan Sosial. Pasal 17Pembinaan kemampuan teknis dan manajerial pekerjaan sosial PSM menjadi tanggung jawab unut –unit operasional di lingkungan Departemen Sosial sesuii dengan bidangnya. Pasal 18Pembinaan watak pengabdian dan kejuangan PSM menjadi tanggung jawab Direktorat Jendaral BinaKesejahteraan Sosial. Pasal 19Pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kemampuan teknis dan manajerial sertakemampuan dan kemantapan watak pengabdian dan kejujuran PSM menjadi tanggung jawab PusatPendidikan dan Latihan Tenaga Sosial. Pasal 20Untuk memantapkan pembinaan PSM, secara berjengjang ditetapkan Tim Pembinaan PSM tingkatPusat, Propinsi, Kabupaten / Kotamadya dan Kecamatan. Pasal 21Pengturan dan penetapan Tim Pembina PSM sebagaimana dimaksud pada pasal 20, diatur lebih lanjutdengan keputusan Direktur Jendral Bina Kesejahteraan Sosial. Pasal 22Sesuai dengan kedudukan PSM sebagai pilar partisipan bidang Kesejahteraan Sosial pada khususnyadan Pembangunan Sosial pada umumnya serta sejalan dengan garis pertanggung jawaban danpembinaan penyelenggaraan pemerintah, keberadaan dan seluruh kegiatan PSM terkoodinasi danterintegrasi dalam pembinaan Gubernur / Kepela Daerah Tingkat I, Bupati / Walikota / Kepala DaerahTingkat II, Camat dan Lurah / Kepala Desa. BAB VPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 33
  • 28. BUKU PEGANGAN PSM KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 23Dengan berlakunya keputusan ini maka segala ketentuan yang ada tentang PSM disesuaikan denganketentuan dalam keputusan ini. Pasal 24Pelaksana lebih lanjut dari keputusan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jendral BinaKesejahteraan Sosial. Pasal 25Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam penetapanya akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pda tanggal 27 Juli 1987 MENTERI SOSIAL R.I. ttd NANI SOEDARSONO, SHSesuai dengan aslinyaSekertaris JendralDepertemen Sosial(SARWONO)SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat.2. Menteri Sekretaris Negara.3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.4. Ketua BAPPENAS.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 34
  • 29. BUKU PEGANGAN PSM5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.6. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Pembangunan.7. Direktur Jendral Anggaran Depertemen Keuangan di Jakarta.8. Sekertaris Jendral, Inspektur Jendral, para Direktur Jendral, dan Kepala Badan Litbang Sosial di Lingkungan Departem Sosial.9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.10. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Sekertaris Itjen / Ditjen dan Kepala Pusat di Lingkungan Departemen Sosial.11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial / Dinas Sosial Tingkat I Prooinsi seluruh Indonesia.12. Bupati dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.13. Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten / Kotamadya / Dinas Sosial Tingkat II seluruh Indonesia.14. Direktur Lembaga / Balai, S.T.K.S, K.T.S, di lingkungan Departemen Sosial.15. Biro Hukum dan Organisasi Depertemen Sosial.16. Bagian Perpustakaan dan kerjasama penelitian Departemen Sosial.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 35
  • 30. BUKU PEGANGAN PSM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL DEPARTEMEN SOSIAL R.I. NOMOR : 19 / DIR / I / KPTS / BKS / IV / 88 TENTANG FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DIREKTUR JENDRAL BINA KESEJAHTERAAN SOSIALMENIMBANG :a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta menetapkan fungsi Pekerja Sosial Masyrakat yang telah tumbuh tersebar di seluruh pelosok tanah air sesuai dengan kecenderungan perkembangan dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi, perlu diadakan upaya pembinaan yang lebih tepat waktu dan tepat sasaran, terpadu dan berkesinambungan;b. Bahwa satu forum komunikasi yang berfungsi sebagai wahana dan saran komunikasi, konsultasi dan koordinasi sebagai kegiatan PSM dipandang menandai dan sesuai dengan tujuan pembinaan PSM tersebut diatas;c. Bahwa dipandang perlu, mengtapkan keputusan Direktur jendaral Bina Kesejahteraan Sosial tentang Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat beserta pedomannya;MENGINGAT :1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;2. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor : 07 / HUK / KEP / II / 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;3. Keputusan Menteri Soasial R.I. Nomor : 28 / HUK / 1987 tentang perubahan atas keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 14 / HUK / KEP / II / 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembingbing Sosial Masyarakat; MEMUTUSKANMenetapkan :PERTAMA :Forum komunikasi Pekerja sosial Masyarakat beserta pedomannya (terlampir) sebagai petunjukpelaksana kegiatan.KEDUA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemidian hariterdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ada pembetulan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada Panggal : 8 April 1988 DIREKTUR JENDERAL BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL Cap / ttd Drs. MUCHRODJIPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 36
  • 31. BUKU PEGANGAN PSMSALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :1. Menteri Sosial Republik Indonesia2. Sekertaris Jendral, Inspektur Jendral, para Direktur Jendral, dan Kepala Badan Litbang Sosial, di Lingkungan Departem Sosial.3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.4. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Sekertaris Itjen / Ditjen dan Kepala Pusat di Lingkungan Departemen Sosial.5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Dinas / Sosial Tingkat I seluruh Indonesia.6. Bupati dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.7. Kepala Kantor Departemen Sosial Dinas / Sosial Kabupaten / Kotamadya seliruh Indonesia .8. Direktur Lembaga / Balai, S.T.K.S, K.T.S, di lingkungan Departemen Sosial.9. Biro Hukum dan Organisasi Depertemen Sosial.10. Bagian Perpustakaan dan Kerjasama Penelitian Departemen Sosial. PEDOMAN FORUM KAMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (FK – PSM)A. PENDAHULUAN 1. Berdasarkan K eputusan Mentri Sosial RI Nomor 28 / HUK / KEP /II / 1981 tentang perubahan atas keputusan Mentri Sosial RI Nomor 14 / HUK / KEP / II / 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja pembimbing sosial masyarakat, telah ditentukan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK – PSM) Sebagaimana disebutkan dalam pasal 12, 13 dan 14. melelui keputusan Direktur Jendral bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI Nomor 19 / DIR / 1 / KPTS / BKS / IV / 88 tentang forum komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat,Telah ditetapkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan kegiatan FK – PSM. 2. Mengingat perana PSM yang strategis dalam meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesejahteraan sosial, serta sesuai dengan kecenderungan perkembangandan kompleksitas permasalahan sosial yang di hadapi,maka perlu di intensifkan upaya pembinaan dan pengembangan PSM,antara lain melalui FK – PSM. 3. FK – PSM berfungsi sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi yang mandiri serta berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas setiap PSM.B. PENGERTIAN 1. Forum komunikasi pekerja Sosial Masyarakat disingkat FK – PSM adalah suatu wadah yang disepakati oleh PSM dalam suatu wilayah dimana mereka berusaha meningkatkan pengabdian secara kebersamaan dan mengembangkan serata memantapkan kemampuan dalam rangka mengatasi kebutuhan yang cenderung meningkat sebagai akibat peningkatkan perubahan dan mobilitas sosial dalam masyarakat. 2. FK – PSM semata-mata merupakan sarana musyawarah guna pembinaan PSM pada tingkat wilayah telah ditentukan. 3. Secara fungsional FK – PSM memperoleh pembinaan dari Departemen Sosial.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 37
  • 32. BUKU PEGANGAN PSMC. TUJUAN Tujuan Umum: FK-PSM dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas PSM sebagai Motivator, dinamisator atau pelaksanaan tugas-tugas pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada khusussnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Tujuan Khusus : FK – PSM ini diharapkan mampu: 1. Meningkatkan jenis, arus dan kualitas komunikasi. 2. Berfungsi sebagai sarana konsultasi baik antar PSM, dengan pilar-pilar partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lainya dalam rangka pencapain tujuan FK – PSM ini. 3. Meningkatkan kerja sama antar berbagai pihak yang terkait dengan pelaksana tugas-tugas PSM.D. KEDUDUKAN Kedudukan FK – PSM 1. FK – PSM tingkat Kecamatan berkedudukan di ibu kota Kecamatan. 2. FK – PSM tingkat Kabupaten / Kotamadya berkedudukan di ibu kota Kabupaten / Kotamadya. 3. FK – PSM tingkat propinsi berkedudukan di Ibu Kota Propinsi. 4. FK – PSM tingkat pusat berkedudukan di Iibu Kota Negara.E. FUNGSI DAN TUGAS 1. Fungsi FK- PSM a. FK – PSM di tengkat kecamatan berfungsi sebagai karana komunikasi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan PSM di Desa – desa / Kelurahan – kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan. b. FK – PSM di tingkat Kabupaten / Kotamadya, berfungsi sebagai sarana komunikasi, konsultsi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan PSM dalam wilayah Kabupaten / Kotamadya yang bersangkutan. c. FK – PSM di tingkat Pusat, berfungsi sebagai sarana komunikasi konsultsi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan PSM dalam wilayah propinsi yang bersangkutan. d. FK – PSM di tingkat Pusat, berfungsi sebagai sarana komunikasi konsultsi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan PSM di seluruh Indonesia. 2. Tugas FK – PSM a. Mengadakan komunikasi antara PSM untuk menghimpun dan membahas : 1) Informasi mengenai permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi PSM. 2) Informasi mengenai jenis dan besaran masyarakat termasuk upaya pendaya gunaan. 3) Informasi berbagai rencana kegiatan PSM baik dalam bidang usaha kesejahteraan sosial maupun bidang lainya, yang dapat dijadikan percontohan dan rangsangan terhadap PSM lainnya. 4) Informasi terhadapat pengalaman pelaksanaan tugas – tugas PSM pada umumnya, termasuk didalamnya faktor penghambat. b. Mengadakan konsultasi yang nencangkup : 1) Permasalahan kegiatan sosial yang dihadapi oleh PSM pada umumnya, serta yang dampaknya dapat menimbulkan masalah baru. 2) Kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghadapi faktor – factor penghambat dalam pelaksanaan tugas PSM.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 38
  • 33. BUKU PEGANGAN PSM 3) Peningkatan kemampuan PSM. 4) Persiapan pemilihan PSM teladan di wilayahnya. c. Mengadakan koordinasi yang meliputi : 1) kerja sama antara PSM dengan pilar – pilar partisipasi usaha kesejahteraan lainnya, serta pihak – pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program – program bersama. 2) Kerjasama dengan pihak – pihak terkait, terutama warga masyrakat maupun dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program – program bersama.F. KEANGGOTAAN Keanggotaan FK – PSM disesuaikan dengan tingkatan wilayah yaitu : 1. FK – PSM tingkat kecamatan beranggotakan wakil – wakil PSM yang berada di Desa – desa yang bersangkutan. 2. FK – PSM tingkat Kabupaten / Kotamadya beranggotakan wakil – wakil FK – PSM yang berada di Kecamatan pada wilayah Kabupaten / Kotamadya yang bersangkutan. 3. FK – PSM tingkat Pusat beranggotakan wakil – wakil FK – PSM yang berada di Kabupaten / kotamadya pada wilayah Propinsi yang bersangkutan. 4. FK – PSM di tingkat pusat beranggotakan wakil – wakil FK – PSM Propinsi di seluruh Indonesia.G. KEPENGURUSAN Kepengurusan PK – PSM pada tiap tingkatan terdiri dari : 1. Pembina, yaitu kepala wilayah yang bersangkutan. 2. ketua. 3. sekretaris. 4. bendahara.H. PERMUSAWARAHAN Permusyarawatan FK – PSM terdiri dari : 1. Permusyawaratan yang membahas dan menetapkan kepengurusan dan tata cara pemilihan kepengurusan FK – PSM yang dilaksanakan sekurang – kurangnya 3 tahun sekali. 2. permusyawaratan yang membahas program kerja dan pelaksanaannya.I. PEMBIAYAAN Pembiayaan untuk FK – PSM dipeloreh dari : 1. Sumbangan dari anggota FK – PSM. 2. Sumbangan dari pilar – pilar partisipasi usaha kesejahteraan sosial dan parsitipasi di masyarakat lainnya. 3. Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Daerah setempat. 4. Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat (Departemen Sosial) 5. Usaha – usaha yang syah.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 39
  • 34. BUKU PEGANGAN PSM CATUR DHARMA PEKERJA SOSIAL1. KAMI PEKERJA SOSIAL INDONESIA ADALAH WARGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG – UNDANG DASAR 1945, BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.2. KAMI PEKERJA SOSIAL INDONESIA DENGAN SEMANGAT PEJUANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYRAKAT ATAS DASAR KEMANUSIAAN TAMPA MEMBEDAKAN LATAR BELAKANG PENYANDANG MASALAH.3. KAMI PEKERJA SOSIAL INDONESIA SENANTIASA AKAN LEBIH UTAMA MEMENTINGKAN KEPENTINGAN TUGAS PENGABDIAN DAN PELAYANAN DARI PADA KEPENTINGAN PERIBADI ATAU GOLONGAN.4. KAMI PEKERJA SOSIAL INDONESIA MENJUNGJUNG TINGGI HARKAT MARTABAT MANUSIA SERTA MENTJAGA RAHASIA PRIBADI ORANG YANG MEMPEROLEH PELAYANAN SOSIAL.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 40
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Buku pegangan psm

by pekerja-sosial-masyarakat

on

Report

Download: 0

Comment: 0

1,262

views

Comments

Description

 
Download Buku pegangan psm

Transcript

  • 1. BUKU PEGANGAN PSM BUKU PEGANGAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) BAGIAN I PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)A. PENGERTIAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi pada pembangunan kesejahteraan sosial. PSM dalam masalah tugasnya didasarkan atas : 1. Kesadaran dan tanggung jawab sosial. 2. Sukarela dan tampa paksaan. 3. Pengabdian dan pengorbanan sebagai pejuang kemanusiaan pembangunan dan kemasyarakatan. 4. Tampa pamrih dan tidak menuntut imbalan jasa, melainkan demi kepentingan masyarakat dan yang dibantu.B. KEPRIBADIAN DAN WATAK PSM Kepribadian dan watak PSM adalah sebagai berikut : 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia dan taat sepenuhnya terhadap Pancasila dan UUD 1945. 3. Menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia. 4. Rela berkorban, pantang menyerah, berani dan jujur dalam mewujudkan pengabdiannya pada kemanusiaan, pembangunan, usaha kesejateraan sosial. 5. Mengutamakan tugas pengabdian kemanusiaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan. 6. Sikap tanggap (peka) terhadap lingkungan.C. ISI PSM DALAM MASYARAKAT PSM berasal dari masyarakat yang ditumbuhkan oleh Departemen Sosial. PSM bukannya milik Departemen Sosial,melainkan milik masyarakat. PSM adalah pilar partisipan Pembangunan Nasional pada umumnya dan Pembangunan Kesejateraan Sosial khususnya. Secara fungsional dan / atau tehnis, PSM dibina oleh Departemen Sosial dan secara umum, PMS dibina oleh Instansi lain, khususnya dalam kaitan tugas, dimana PSM melaksanakan tugas – tugas lintas sektoral dari Instansi lain. Dengan demikian PSM selain melaksanakan kegiatan usaha – usaha kesejateraan sosial, juga dapat melaksanakan pembangunan sektor lainnya seperti : KB, Kesejahteraan Masyarakat, Keamanan, dan Ketertiban dan sebagainya.D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PSM 1. Kedudukan PSM PSM berkedudukan sebagai salah satu pilar parsitipan pembangunan kesejahteraan sosial yang membantu dan bersama dengan perangkat pemerintah melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. 2. Tugas PSM PSM bertugas melaksanakan usah – usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan bidang tugas pengabdiannya berdasarkan kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial. 3. Fungsi PSM a. PSM sebagai motivator berarti : 1) PSM memotivasi lingkungannya, termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 7
  • 2. BUKU PEGANGAN PSM 2) PSM menemukan potensi pemasalahan kesejahteraan sosial serta sumber daya maupun dana di masyarakat yang dapat digali untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. 3) PSM dapat menemukan langkah – langkah mengatasi masalah kasejahteraan sosial. b. PSM sebagai dinamisator berarti : PSM berpikir dan bertindak dinamis menggerakan, mengerahkan dan mengerahkan baik perseorangan, kelompok mauapun seluruh pilar pembangunan masyarakat lingkunganya dalam menghadapi dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial secara berencana, terarah, konsisten dan kesinambungan. c. PSM sebagai pelaksana tugas – tugas pembangunan kesejahteraan sosial dan pembangunan pada umumnya, berarti : 1) PSM melaksanakan kegiatan bidang usaha kesejahteraan sosial secara profesional sesuai dengan bidang dan tingkatan pengabdiannya. 2) PSM melaknakan kegiatan baik yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat sendiri maupun pihak manapun. 3) PSM melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial berdasarkan inisiatif dan swadaya PSM sendiri.E. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) Pada tingkat Desa PSM berparsitipasi dalam pembangunan melalui seksi kesejahteraan sosial pada LPM setempat. PSM sebagai perorangan atau sabagai kelompok melaksanakan kegiatan sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi LPM setempat. Dengan demikian berarti : 1. PSM mengisi melaksanakan kegiatan Program LPM. 2. Kegiatan PSM dikoordinasikan oleh LPM 3. PSM bekerjasama secara terpadu dengan dangan pilar parsitipasi pembangunan setempat, khususnya dibidang kesejahteraan sosial yaitu dengan Karang Taruna, Orsos setempat, Pimpinama Wanita dan tokoh – tokoh dibidang Kesejateraan Sosial.F. TUGAS PSM SETELAH DIKUKUHKAN Pada hakekatnyan untuk menjadi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial mulai dari tingkat dasar, Lanjutan dan Pengembangan. Setelah mengikuti Pelatihan tersebut, maka calon PSM dikukuhkan sebagai PSM ditandai penyerahan / diberikannya piagam. Setelah selesai dikukuhkan menjadi PSM, selanjutnya kegiatan yang harus dilaksanakan adalah : 1. Melaporkan kepada Kepala Desa/lurah dan Ketua LPM. a. PSM melaporkan diri kepala Kepala Desa / Lurah dan Ketua serta pengurus LPM setempat. b. Isi atau meteri yang perlu disampaikan PSM terutama menangani : 1) Yang bersangkutan telah mengikuti latihan dan talah dikukuhkan sabagai PSM dengan mendapat piagam pengukuhan. 2) Pengetahuan dan keterampilan serta lain – lain yang dipeloreh PSM dalam latihan sebagai bekal untuk meneruskan dan meningkatkan pengabdiannya. 3) Mohon petunjuk, bantuan dan dukungan untuk melaksanakan tugas – tugas selanjutnya. 4) Yang bersangkutan meminta petunjuk untuk langkah – langkah selanjutnya dalam pengabdiannya. Pendekatan dalam melaporkan diri tersebut dilakukan dengan cara : a. PMS mengharap Kepala Desa / Lurah yang juga seabagai Ketua Umum LPM setempat di kantor ( tempat bekerja Kepala Desa ).PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 8
  • 3. BUKU PEGANGAN PSM b. Untuk pengurus LPM dilakukan dalam pertemuan LPM yang juga dihadiri pengurusnya. c. Laporan dilaksanakan segara satelah PSM tersebut selesai mengikuti latihan PSM. Pendekatan Kepada Pemuka Masyarakat. a. Yang dimaksud dengan Pemuka Masyarakat adalah warga masyarakat yang dianggap benar – benar mempunyai pengaruh besar terhadap warga lainnya antara lain : 1) Pamong Desa. 2) Pengurus Organisasi setempat, tarmasuk pula Karang Taruna, PKK, Pengurus RK, Pengurus RT. 3) Ulama dan Sesepuh Desa/Kel. 4) Cendikiawan, termasuk pula para Guru, Sarjana dan Mahasiswa. 5) Pengusaha, Pedagang dan sejenisnya. 6) Pegawai Negeri Sipil dan ABRI termasuk pula Purnawirawan dan Purnakaryawan. b. Isi atau materi yang dibicarakan oleh PSM dengan pemuka masyarakat tersebut terutama : 1) Yang bersangkutan telah mengikuti latihan dan talah dikukuhkan sabagai PSM dengan mendapat piagam pengukuhan. 2) Pengetahuan dan keterampilan serta lain – lain yang dipeloreh selama latihan sebagai bekal untuk meneruskan dan meningkatkan pengabdiannya. 3) Yang bersangkutan meminta dukungan dalam melanjutkan pengabdianya 4) PSM memohon bantuan dukungan untuk melaksanakan pengabdian selanjutnya. 5) PSM mengajak pemuka masyarakat untuk bersama melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial. 6) Lain – lain yang dianggap perlu. c. PSM dalam melaksanakan pendekatan tersebut dilakukan : 1) Dengan cara tidak resmi misalnya : a) Kunjungan rumah. b) Kontak – kontak dalam setiap kesempatan seperti waktu bekerja sama, bertandang, dalam jamuan dan sejenisnya. 2) Dengan cara resmi, misalnya : pertemuan yang diatur oleh Kepala Desa atau Pengurus LPM.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 9
  • 4. BUKU PEGANGAN PSM BAGIAN II PELAKSANA KEGIATAN PELYANAN SOSIALA. LANGKAH LANGKAH PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT Dalam upaya meningkatkan upaya kegiatan terhadap pimpinan – pimpinan sebab pimpinan masyarakat, maka PSM dapat menempuh langkah – langkah antara lain : 1. Mengadakan pendekatan terhadap pimpinan – pimpinan, sebab pimpinan msyarakat. a. Mengapa PSM harus mengadakan pendekatan, sebab pimpinan masyearakat adalah orang – orang yang mempunyai pengaruh terhadap warga masyarakat lainya, sehinga apa yang dikehendaki oleh pimpinan – pimpinan masyarakat akan diikuti warga masyarakat sekitarnya. Di lain pihak PSM ingin tugas – tugasnya berhasil, sehingga dengan demikian memerlukan dukungan dari pimpinan – pimpinan masyarakat setempat. b. Pengertian pendekatan terhadap pimpinan. Pendekatan diartikan sebagai hubungan dengan orang lain yaitu pimpinan – pimpinan msyarakat atas dasar saling pengertian dan penghargaan sehingga dalam hubungan tersebut memungkinkan timbulnya kesempatan untuk bertukar pikiran dan pendapat menengani permasalahan – permasalahan sosial yang ada serta upaya – upaya penmecahannya. c. Tujuan pendekatan terhadap pimpinan msyarakat. 1) Agar gagasan – gagasan PSM untuk melaksanakan usaha – usaha kesejahteraan sosial diketahui, dipahami, diterima dan selanjutnya diyakini oleh pimpinan – pimpinan masyarakat setempat sehingga mereka mau memberikan dukungan secara nyata terhadap usaha – usaha yang akan dilaksanakan oleh PSM. 2) Untuk mengikuti sikap, pandangan, kemauan keinginan serta gagasan pimpinan – pimpinan masyarakat terhadap usaha – usaha pembangunan – pembangunan di daerahnya, khususnya bidang Kesejahteraan Sosial. d. Siapa pimpinan – pimpinan masyarakat yang perlu didekati PSM. Pada hakekatnya setiap orang yang dianggap sebagai pemimpin – pemimpin didesa didekati atau dihubungi oleh Pekerja Sosial Masyarakat. Pimpiman – pimpinan masyarakat tersebut meliputi : - Kepala Desa dan pamong Desa. - Pemuka – pemuka adat dan Pemuka Agama. - Pimpinan – pimpinan Pemuda, Wanita. - Pimpinan Kumpulan Kemasyarakatan (Sosial Budaya Kesenian, Olahraga, Ekonomi dan sebagainya). Karena banyak pimpinan – pimpinan masyarakat yang perlu didekati, maka PSM perlu memilih pimpinan – pimpinan yang karena status maupun perananya yang mempunyai pengaruh besar tehadap masyarakat sekitarnya. e. Bagaimana PSM mengadakan kontak. 1) Pendekatan dapat dilakukan dengan cara perorangan (tatap muka) dan secara kelompok. 2) Yang perlu di perhatikan adalah PSM harus benar – benar mempersiapkan diri sebaik – baiknya yaitu : Bahan – bahan atau gagasan – gagasan yang perlu di sampaikan. 3) Sikap dan tingkah laku PSM pada waktu melakukan kontak perlu memperhatikan antara lain : - Harus menghargai, hormat dan menaruh perhatian terhadap pembicaraan yang dikemukakan oleh pimpinan masyarakat. - Menghindari bentrokan dengan yang diajak bicara. - Pembicaraan perlu di buat dalam uasana kekeluargaan.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 10
  • 5. BUKU PEGANGAN PSM 4) Pada saatnya PSM harus membuat satu kesimpulan antara lain mengenai : Nama : ……………………………………………………………. Umur : …………………………………………………………….. Agama : ……………………………………………………………. Pekerjaan : ……………………………………………………………. Dari Golongan / Kelompok : ……………………………………………………………. Sikap, tanggapan Terhadap gagasan PSM: ……………………………………………………………. 5) PSM dapat menyimpulkan siapa – siapa yang mendukung, acuh tak acuh, atau tidak menyetujui terhadap hal –hal yang disampaikan PSM, oleh karena itu pimpinan masyarakat memdukung perlu ditingkatkan jalinan hubungan yang lebih erat. Sedangkan pimpinan – pimpinana yang acuh tak acuh untuk merintangi PSM perlu mengurangi lagi pendekatan – pendekatan secara maksimal baik secara langsung atau melalui orang lain. f. Apa yang dibicarakan oleh pimpinan masyarakat : 1) Penglaman – penglaman PSM dalam mengikuti latihan pengetahuan dan keterampilan yang diterima dibidang usaha Kesejahteraan Sosial. 2) Tugas – tugas yang akan dilaksanakan oleh PSM di Daerahnya, sebagai kelanjutan dari latihan yang diikuti memalui usaha – usaha kesejahteraan sosial untuk memecahkan masalah – masalah sosial yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Langkah – langkah yang akan di jalankan oleh PSM untuk mengadakan inventarisasi data, menyusun rencana kerja dan melaksanakan rencana tersebut. 2. Mengadakan Inventarisasi Data. Melalui pendekatan pendahuluan dapat diketahui orang – orang atau pemuka – pemuka masyarakat yang yang akan dapat diajak dalam kegiatan usaha – usaha kesejahteraan sosila yaitu mereka yang telah mau menerima, setuju dan mendukung rencana dari PSM. Dengan hasil pendekatan yang telah dilaksanakan berarti PSM telah mendapatkan dasar untuk memulai tahap kegiatan seterusnya yaitu mengadakan inventarisasi sebagai dasar untuk mendapatkan kelengkapan bahan – bahan bagi PSM. Dalam inventarisasi data PSM, maka PSM melakukan penelitian terbatas meliputi kegiatan – kegiatan sebagai berikut : - Pengumpulan data. - Menemukan msalah. - Menganalisa sumber – sumber atau potensi yang ada. - Gambaran pemilihan program yang mungkin akan dilaksanakan. a. Pengumpulan Data 1) Maksud Pengumpulan data ialah kegiatan untuk mencari, merinci mencatat barang – barang kenyataan – kenyataan, keterangan – keterangn yang ada yang dapat mengaruhi kehidupan masyerakat / Desa setempat. 2) Tujuan Tujuan pengumpulan data yaitu : - Untuk mengetahui kebutuhan – kebutukan hidup dan masalah masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat. - Untuk mengetahui sumber – sumber dan daya atau potensi yang dimiliki Desa baik yang telah di garap maupun belum. - Data yang diperoleh merupakan gambaran desa atau masyarakat pada suatu waktu sehingga dapat dijadikan ukuran untuk dapat menilai sejauh mana kemajuan – kemajuan yang telah diperoleh pada masa – masa tersebut.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 11
  • 6. BUKU PEGANGAN PSM - Data yang dikumpulkan merupakan titik tolak perencanaan program usaha – usaha apa yang dikerjakan. Dengan demikian pentingnya kegiatan penelitian terbatas, sehingga tanpa kegiatan ini PSM tidak mempunyai pegangan usaha bidang apa yang akan dilaksanakan bersama masyarakat. 3) Data yang dikumpulkan Sebagai mana di sebutkan bahwa data yang dikumpulkan adalah segala kenyataan – kenyataan dan keterangan yang sangat erat hubungannya dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Data yang dikumpulkan tersebut meliputi : a) Keadaan penduduk yaitu jumlah pendduk menurut : - Kepala keluarga. - Jenis kelamin (laki – laki dan perempuan). - Umur (kelompok umur). - Banyaknya kelahiran dan kematian. - Banyaknya jenis / tigkat pendidikan - Perpindahan penduduk (yang datang kedesa dan yang pergi meninggalkan desa). b) Kehidupan perekonomoan masyarakat. - Jenis usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk seperti tani, buruh tani, dengan pegawai negeri, pegawai swasta, buruh perusahaan, kerajinan tangan, pertukangan, peternakan dan lain – lain. - Jumlah keluarga / penduduk yang mempunyai pekerjaan pada tiap jenis – jenis pekerjaan. - Jumlah keluarga yang kehidupanya dapat digolongkan dalam golongan mampu / kaya, menengah dan keluarga yang miskin berpenghasilan rendah / sangat rendah. c) Keadaan Perumahan (tempat tinggal) - Jumlah rumah seluruhnya. - Jumlah rumah permanen, semi permanen. - Jumlah rumah – rumah keluarga yang dapat dimasukan kurang memenuhi syarat rumah sehat, seperti bahan – bahan bangunan dari bambu, daun – daun, kurangnya ventilasi (jendela), tidak adanya kamar – kamar, kesehatan yang tidak memenuhi syarat (ternak dalam rumah bersama pemiliknya) dan sebagainya. d) Keadaan Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan - Kebersihan rumah , halaman, pekarangan, makanan, penerangan dan sebagainya - Penyakit – penyakit yang sering berjangkit. - Keluarga – keluarga yang kekurangan gizi. - Cara – cara penduduk berobat. e) Keadaan Ketunaan (Cacat) pada masyarakat. - Tuna Susila. - Tuna Rungu, Wicara (Bisu, Tuli). - Tuna Karya (Penganggur). - Tuna Graha (Seperti Lemah Ingatan). - Tuna Netra (Buta). - Anak Putus Sekolah, tidak bersekolah dan sebagainya. f) Keadaan Perhubungan - Jalan – jalan desa, hubungan dengan pasar atau dangan desa – desa lain. - Alat perhubungan yang digunakan (Grobak, Sado, Truk / Kendaraan Umum dan sebagainya). - Keadaan masa media seperti Radio, Surat Kabar, TV dan sebagainya. g) Sumber – sumber kekayaan alam yang merupakan potensi untuk pembangunan (tanah, air, tumbuh – tumbuhan dan sebagainya). h) Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masyrakat, misalnya bangunan – bangunan sekolah, dan jalan kegiatan dalam Pendidikan, Keolahragaan, Kesenian, Keagamaan dan sebagainya.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 12
  • 7. BUKU PEGANGAN PSM 4) Cara – Cara Pengumpulan Data. Cara untuk medapatkan dapat dipergunakan beberapa jalan yaitu : a) Dengan cara mengadakan pengamatan, artinya PSM mengamati, melihat langsung dengan mata kepala sendiri keadaan desa setempat. b) Dengan mengadakan wawancara, artinya PSM menayakan sesuatu yang diinginkan kepada warga masyarakat. c) Dengan mengadakan pencatat dokumen, artinya PSM mencari data dan dengan mencatat data yang telah ada dan dikumpulkan oleh Pemerintah Desa, seperti yang didapat di Kelurahan, Rk, Rw, maupun Rt, Kantor Kepala Desa dan lain – lain. 5) Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan Data : a) Dalam pengumpulan data, pimpinan darah setempat (Kepala Desa) perlu diperbaharui walaupun sebetulnya telah mengetahui rencana yang telah dikemukakan PSM. Hal ini untuk menjaga kemungkinan – kemungkinan kurang baik yang tidak diinginkan. b) Dalam pengumpulan data PSM dapat mengajak Pemuka Masyarakat yang dianggap menaruh minat besar terhadap tugas PSM dan kiranya mampu melaksanakan tugas pengumpulan data. c) Setiap kesulitan yang dihadapi PSM dalam pengumpulan data perlu dikonsultasikan kepada petugas sosial setempat, dan seyogyanya juga kepada Pamong Desa ataupun Kepala Desa setempat. b. Menemukan Masalah Data yang dikumpulkan perlu digarap lebih lanjut oleh PSM sebab seperti yang dikemukakan dalam tujuan pengumpulan pengumpulan data akan diketahui masalah – masalah apa yang dihadapil oleh masyarekat. Oleh karena itu dari data tersebut dapat ditandai dan ditemukan masalah apa yang sebenarnya datang dihadapi masyarakat. Hal ini perlu dicari sebab tidak semua data yang diperlukan merupakan masalah. Usaha untuk menanadai dan menemukan masalah dari data yang berhasil yang dikumpulkan tersebut untuk menemukan atau idefikasi masalah. Selanjutnya dari masalah – masalah yang berhasil ditemukan perlu digolongkan, mana masalah yang benar – benar berat dan perlu segera mendapat pemecahan, dan masalah – msalah yang ringan yang belum perlu dipecahkan dalam waktu singkat. 1) Dengan pemecahan secara umum Pengamatan secara umum, adalah bahwa dengan sepintas lalu melalui penglihatan PSM dapat ditemukan atau disimpulkan adanya masalah yang dihadapi masyarakat. a) Banyaknya anak – anak yang berbadan kurus, perut buncrit, rambut jarang jarang yang berwarna merah, dapat merupakan tanda adanya anak – anak kurang gizi. b) Banyaknya rumah – rumah penduduk yang tidak berjedela, ternah yang menjadi satu dengan pemiliknya, menunjukan adanya perumahan yang tidak memenuhi persyaratan yang layak. c) Banyaknya perkarangan yang rimbun dengan tumbuh – tumbuhan yang tidak teratur menunjukan bahwa warga masyarakat belum banyak memampaatkan halamannya, dan belum memiliki kesadaran akan halaman sebagai tempat yang berpenghasilan. d) Banyaknya warga masyarakat yang gemar bermain kartu, lotre buntut dan yang lainnya, menunjukan bahwa perjudia banyak terdapat di daerah tersebut, atau dalam arti lainnya banyak terjadi pemborosan yang dilakukan masyarakat. Dari contoh tersebut (misalnya contoh a dan b) dapat ditemukan masalah yaitu warga masayarakat desa tersebut kebanyakan tidak mampu atau berpenghasilan rendah. Penemuan masalah melalui pengmatan sepintas lalu oleh PSM, sifatnya masih penyimpulan oleh karena itu jangan dijadikan titik tolak untuk memulai tahap kegiatan berikutnya. Hal ini bukan disebabkan bahwa kesimpulan tesebut harus didukung dengan data yang terkumpul agar benar – benar masalah yang ditemukan tepat. Oleh karena itu cara selanjutnya untuk menemukan masalah adalah dengan terlebih dahulu menggambarkan keadaan. 2) Dengan cara menggambarkan keadaan atau situasi desa.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 13
  • 8. BUKU PEGANGAN PSM Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam tabel tau daftar catatan lainya misalnya data tentang pekerjaan, pendapatan, perumahan dan sebagainya. Data tersebut dijumlahkan atau dilanjutkan diperoleh gambaran atau intansi tentang data tersebut. Contoh : Dari 50 keluarga dikunjungi di satu Desa ternyata dapat diperoleh data seperti berikut : a) Hasil atau pendapatan - 25 Keluarga berpenghasilan antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 20.000,- - 10 Keluarga berpenghasilan antara Rp. 21.000,- s/d Rp. 31.000,- - 15 Keluarga berpenghasilan antara Rp. 30.000,- ke atas. b) Anak – anak yang turut bekerja membantu orangtuanya : - 60% anak selalu membantu orang tuanya. - 25% anak sering ikut membantu bekerja. - 10& anak samasekali tidak membantu bekerja. c) Makanan : - 60% keluarga makan tidak teratur setiap harinya (kadang – kadang makan kadang – kadang tidak). - 20% keluarga makan setiap hari rata – rata 2 (dua) kali. - 20 keluarda makan secara teratur setiap kalinya 3 (tiga) kali. d) Pendidikan anak – anak - 20% anak tidak pernah sekolah. - 50% anak putus sekolah (hanya pada SD kelas III, IV dan V). - 30% bersekolah. e) Perumahan - 70% keadaan rumah tidak memenuhi syarat (tampa kamar, jendala, genting, kaca, ternak bersatu dengan pemilik ruman dan sebagainya). - 30% cukup memenuhi syarat – syarat rumah layak. f) Penderita cacat : 7 orang mengalami cacat mata. Demikianlah contoh yang terkumpul untuk satu keadaan, yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan adanya masalah – masalah yang dapat ditemukan yaitu : a) Masalah kemiskinan keluarga. b) Masalah banyaknya anak – anak yang berhenti sekolah atau putus sekolah karena ketidak mampuan keluarganya sehingga harus ikut membantu bekerja mencari nafkah. c) Masalah kurang gizi. d) Masalah perumahan yang tidak memenuhi syarat – syarat rumah sehat. Jelas untuk mendapatkan satu masalah di suatu dasa (tempat) harur mengkait – kaitkan antara data yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara yang demikian PSM akan memperoleh ketepatan masalah yang akan ditemukan di desa. Dan dengan tepatnya masalah yang ditemukan merupakan titik tolak untuk bekerja melaksanakan masalah mana yang akan diatasi lebih dahulu. Untuk sampai pada satu pemecahan atau program pemecahan suatu masalah, perlu PSM bertanya pada dirinya sendiri dalam arti lain memberikan penilaian terhadap masalah yang bersangkutan. (a) Apakah keadaan atau masalah semacam itu baik dan merupakan keadaan sejahtera yang sama – sama diinginkan. (b) Apakah masalah tersebut hanya didiamkan saja. Jelaskan kita tidak akan membiarkan masalah tersebut terus berlarut – larut. Apalagi PSM yang justru tugas dan tekadnya akan menanggulangi masalah – masalah yang dihadapi warga masyarakat yang dihadapi bersama – sama. (c) Kalau masalah tersebut akan di pecahkan berarti harus dengan usaha – usaha. Mungkin usaha – usaha dapat dilaksanakan. Kalau mungkin diusahakan, usaha apakah yang harus ditempuh dan bagaimana caranya, dan usaha – usaha apaPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 14
  • 9. BUKU PEGANGAN PSM yang lebih dulu harus dijalankan. Pernyataan – pernyataan demikian harus menyertai setiap pikiran PSM dalam ikut membantu kesejahteraan warga masyarakat seluruhnya. Usaha apa yang akan dilaksanakan, merupakan pertimbangan – pertimbangan yang sangat penting terutama sebelum membuat rencana. Satu pertimbangan lain yang sangat menentukan dalam rangka kemungkinan dalam terlaksananya usaha rencana usaha kesejahteraan yang akan dilaksanakan adalah bahwa PSM harus harus mengetahui kekuatan atau sumber – sumber atau potensi yang sedia maupun yang masih tersembunyi di desa. Tampa mempertimbangkan hal ini, apa yang direncanakan PSM dalam usaha – usaha kesejahteraan hanya akan tinggal rencana dan hayalan saja. Oleh karena itu PSM harus mengadakan penganalisaan perhadap sumber – sumber atau potensi tersebut. 3. Mengolah sumber – sumber atau potensi. Dari data yang ditemukan dapat diketahui bahan – bahan yang merupakan sumber – sumber kekuatan atau potensi desa untuk pembangunan. Keadaan air, tumbuh – tumbuhan, tanah dan kekayaan alam lainnya, disamping juga tenaga – tenaga manusia baik yang dapat dilakukan untuk tenaga kerja, dermawan, yang mengorganisasikan kerja (tokoh – tokoh masyarakat yang mampu untuk tugas ini) semua merupakan sumber – sumber potensi yang sangat berguna. Persoalan yang perlu diperhatikan oleh PSM adalah bagaimana nantinya memanfaatkan atau menggali sumber – sumber ini. Sumber – sumber yang perlu diolah yang kemungkinannya dapat dimanfaatkan untuk merencanakan uasaha – usaha kesejateraan adalah sebagai berikut : a) Sumber – sumber material Dalam menentukan sumber – sumber material dapat diperkirakan berapa banyak uang, bahan dan alat yang dapat dikumpulkan. 1) Beberapa uang dan bahan serta alat yang kira – kira dapat diperkirakan dapat dikumpulkan dari warga masyarakat. 2) Berapa uang yang kiranya dapat dikumpulkan atau yang diminta pada perusahaan – perusahaan yang ada atau yang mau membantu. 3) Berapa uang dan alat yang dapat diminta dari instansi – instansi pemerintah, misalnya dari Kantor Sosial, Pemerintah Daerah dan sebagainya. 4) Beberapa uang dan bahan serta alat yang diperkirakan diperoleh dari usaha –usaha lainnya. b) Tenaga 1) Beberapa tenaga kerja (gotong royong) yang tersedia untuk bekerja dalam usaha kesejahteraan sosial. 2) Berapa tenaga yang dalam satu bidang keahlian tertentu seperti tukang batu, tukang kayu dan sebagainya yang berminat dan mau diajak bekerja. 3) Berpa tenaga yang mampu dan berminat untuk mengorganisasikan kegiatan. Khususnya uantu tenaga, perlu diperhatikan bahwa kadang – kadang menglami kesulitan sebab sering terjadi bahwa orang yang cakap dalam suatu pekerjaan kurang berminat, dan di lain pihak terjadi bahwa orang yang berminat tidak mempunyai kecakapan dan keterampilan. Hal – hal semacam ini bisa jjika pendekatan – pendekatan pendahuluan dalam bentuk kotak – kontak berjalan baik. c) Sumber – sumber kekayaan alam Apa saja sumber – sumber kekayaan alam yang mungkin dapat dimanfaatkan. Misalnya bambu untuk kerjinan tangan (anyaman – anyaman), tanah untuk membuat bata merah, tanah tras untuk bata, kayu – kayu keras untuk bahan bangunan perumahan dan sebagainya. Kalau mungkin dimanfaatkan, tinggal selanjutnya bagaimana melatih warga masyarakat untuk membuat bata dari tras, anyam – anyaman dan sebagainya. Kalau – kalau sumber – sumber tersebut dapat digali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial dan dijadikan dasar perencanaan, maka perlu dipertimbangkan pulaPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 15
  • 10. BUKU PEGANGAN PSM oleh setiap PSM segagaimana memilih suatu kegiatan yang direncanakan lebih dahulu yang berhubungan dengan suatu masalah yang memerlukan pemecahan serta mendasak. Hal ini perlu semua masalah memang ingin dipecahkan, tetapi tidak mungkin dalam waktu yang bersama – sama, apalagi atau sumber kekuatan untuk itu memang terbatas. Oleh karena itu setiap PSM harus sudah mempunyai gambaran sementara program yang akan dipilih yang mungkin dilaksanakan sebagai hasil dari penyimpulan data dan pengolahan sumber – sumber. d) Gambaran pilihan program yang akan dilaksanakan dari sekian banyak masalah yang akan diatasi PSM harus mempunyai gambaran – gambaran pemecahannya dan juga gambaran – gambaran mana – mana masalah yang akan dipecahkan terlebih dahulu. Kalu misalnya dari masalah – masalah sebagai mana telah dicontohkan dimuka, PSM menganggap perlu adanya usaha pemecahan lebihdahulu terhadap usaha – usaha yang memberikan hasil – hasil yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi warga masyarakat maka usaha – usaha yang perlu diprogramkan antara lain : 1) Usaha pembuatan batu bata karma keadaan tanah yang memungkinkan. 2) Usaha kerjinan anyaman – anyaman, karena banyak bambu yang bagus, disamping PSM merasa dapat mengusahakan orang – orang yang akan melatih dalam bidang anyam – anyaman kepada masyarakat serta pemasaran lebih mudah. Disamping itu pilihan – pilihan kegiatan lain masih banyak misalnya kegiatan – kegiatan pemanfaatan perkarangan – perkarangan untuk pertanian, peternakan, perikanan. Juga usaha – usaha di bidang perumahan, Krang Taruna, Asuhan Keluarga. Peningkatan kesejahteraan lanjut usia dan yang lainya sesuai dengan permasalahan – permasalahan yang diserahkan perlu dipecahkan. Disamping itu perlu pula dikembangkan jenis peralatan – peralatan yang dapat dibuat dengan bahan – bahan yang tersedia di daerah setempat untuk meningkatkan penghasilan. 3) Menyusun rencana kerja Atas dasar hasil inventarisasi data yang telah diperoleh PSM sampai pada gambaran mengenai pilihan usaha – usaha yang akan disampaikan, selanjutnya PSM perlu menysun suatu rencana kerja untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut PSM perlu memperhatikan sebagai hal – hal seperti berikut : (a) PSM perlu menentukan tujuan usaha yang akan dilakukan misalnya : (1) Meningkatkan penghasilan keluarga. (2) Meningkatkan keadaan perumahan dan lingkungan masyarakat yang lebih baik / layak. (3) Meningkatkan kesehatan dan gizi keluarga. (4) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan anak. (5) Meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. (6) Tujuan – tujin lain yang sesuai dengan kegiatan usaha – usaha yang akan dileksanakan. (b) PSM perlu menyusun kegiatan – kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan : (1) Mengadakan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat yang bersifat memberi dorongan. (2) Menetapkan siapa – siapa yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya baik perorangan, keluarga kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. (3) Memberikan bantuan kepada mereka yang ditetapkan untuk ditingkatkan kesejahteraannya, dengan menggerakan dana dan daya yang ada. (4) Mengadakan bimbingan terhdap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang telah dibantu. (5) Mencatat perkembangan – perkembangan kegiatan baik hal – hal yang menghambat maupun yang menunjang serta kegagalan serta keberhasilan.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 16
  • 11. BUKU PEGANGAN PSM (c) Perlu menetapkan sumber pembiayaan untuk kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan. Tanpa biaya baik berupa uang, bahan maupun bantuan tenaga – tenaga dari masyarakat setempat, kegiatan – kegiatan tersebut tidak akan berhasil. Oleh karena itu PSM perlu menetapkan darimana sumber – sumber pembiayaan dipeloreh dan berapa besarnya biaya tang diperlukan (dapat dari masyarakat sendiridan dari luar masyarakat). (d) PSM perlu menyusun organisasi pelaksanaannya, artinya perludiadakan pembagian tugasnya dan pekerjaan kepada para pelaksananya dan bagai mana hubungankerja antara pelaksana dalam menjalankan tugasnya masing – masing seperti : (1) Siapa penanggung jawab umum kegiatan. (2) Siapa yang mengurus keuangan (bendahara). (3) Sipa yang tugasnya mengumpulkan dana. (4) Siapa yang mengatur pengerahan tenaga. (5) Siapa yang bertanggung jawab terhadap urusan adminitrasi dan sebagainya. (e) PSM perlu juga membuat jadwal waktu pelaksanaan kegiatan. Kapan diadakan bimbingan motivasi, kapan diadakan bimbingan pelaksanaan kegiatan, kapan diadakan rapat dan sebagainya. Jangka waktu kegiatan harus ditetapkan berapa bulan misalnya satu kegiatan itu harus sampai pada keadaan yang diinginkan, jangan sampai tidak ada batas waktu. 4) Pelaksanaan kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial. Program yang telah ditetapkan disusun walaupun bagaimana baiknya tidak mempunyai arti jika tidak dilaksanakan. Oleh karena itu program harus dilaksanakan agar supaya masyarakat tidak kecewa dan tetap mempunyai kepercayaan terhadap PSM. Sebelum program dilaksanakan perlu lebih dahulu diadakan suatu usaha untuk pemantapan program tersebut. (a) Pemantappan rencana Pemantapan dapat dilaksanakan melalui pertemuan antara PSM, Kepala Desa, Pamong Desa dan segenap tokoh – tokoh masyarakat yang mempunyai tugas – tugas sebagai pelaksana dalam bidang – bidang tertentu. Pertemuan pemantapan rencana tersebut berkisar pada penegasan tugas – tugas yang akan dikumpulkan oleh orang yang bersangkutan, sekaligus cara – cara yang akan dilaksanakan dalam menjalankan tugasnya. Pemantapan rencana ini merupakan persiapan terakhir sebelum pera pelaksana menjalankan tugasnya. Dengan pemantapan ini diharapkan pelaksana bener – bener dapat mecapai sasaran / tujuan yang diinginkan bersama. Dengan pertemuan ini PSM perlu memberikan penjelasan terhadap para pelaksana tentang rencana kerja disamping tugas – tugas yang dibebankan pada PSM sendiri. Dalam kesempatan ini tentunya diberikan kesempatan pula pada Kepala Desa atau Tokoh – Tokoh Masyarakat lainnya untuk memberikan arahan – arahan atau saran – saran. Sebab apa yang telah dikemukakan oleh para peserta oleh para peserta dalam pertemuan ini, harus dianggap sebagai hal yang lebih memantapkan program. Beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan ini antara lain : (1) Bagaimana cara mendapatkan tenaga – tenaga yang dapat dimanfaatkan dalam usaha gotong royong. (2) Bagaimana mengumpulkan modal berupa uang dari masyarakat sendiri. (3) Bagaimana mendapatkan modal yang besar dari bantuan para dermawan maupun instansi – instansi Pemerintah lain. (4) Bagaimana mendapatkan bahan – bahan atau alat – alat baik yang berasal dari masyarakat sendiri maupun dari luar (Instansi Pemerintan). (5) Bagaimana jalan yang ditempuh jika mendapat kesulitan – kesulitan dalam usahanya. (6) Bagaimana cara mencatat dan membukukan setiap kegiatan yang dilaksanakan.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 17
  • 12. BUKU PEGANGAN PSM (7) Bagaimana agar pelaksana program tersebut benar – benar mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah (Kecamatan / Kabupaten) setempat. (8) Bagainana membimbing Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang telah ditentukan. Setelah pernyataan tersebut disampaikan kepala tokoh – tokoh masyarakat yang akan membantu pelaksanaannya, maka tidak kalah pentingnya diadakan pertemuan dengan KBS yang telah ditetapkan dan dipilih untuk dibantu. Pengumpulan para KBS ini sama halnya pertemuan diatas adalah dalam rangka pemantapan program. Dalam pertemuan dengan KBS inilah diberikan gambaran tentang apa saja yang harus dilaksanakan oleh para KBS (bila memang disediaka bantuan) seperti bahan – bahan bangunan untuk rumah, bantuan alat – alat untuk mencetak bata, kerajinan tangan dan sebagainya. Bagai mana cara KBS menjalankan tugasnya, kapan kegiatan KBS dimulai dan kapan kira – kira kegiatan itu dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi peningkatan kehidupan KBS dan sebagainya. Pemantapan rencana yang dilakukan oleh KBS ini akan menjamin lancarnya pelaksanaan program tersebut. (b) Pembentukan Kelompok Kerja Mereka yang akan ditingkatkan kesejahteraannya, tidak akan dibiarkan untuk menjalankan usahanya secara sendiri – sendiri melainkan akan diajak bekerja sama – sama dalam satu kelompok kerja. Diadakannya kelompok kerja ini didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan : (1) Untuk tetap memelihara rasa kegotong royongan KBS. (2) Agar pelaksanaan program tidak simpang siur melaikan keseraganan pelaksanaannya, paling tidak dalam kelompok kerja KBS. (3) Mempermudah dilaksnakannya bimbingan oleh PSM maupun tokoh – tokoh masyarakat. (4) Adanya penghematan modal atau biaya, misalng biaya lebih hemat dengan memberikan satu perangkat alat pertukangan untuk sau kelompok kerja KBS masing – masing anggota diberi satu perangkat. (5) Dengan kelompok kerja sekaligus melatih dan membiasakan mastarakat untuk berorganisasikan setaiap kegiatan secara bersama – sama. Disamping itu juga mengembangkan cara – cara usaha kooperatif atau bekerja sama dalam masyarakat. Adapun cara – cara untuk membentuk kelompok kerja KBS adalah : - Kelompok dibentuk berdasarkan jenis kegiatan yang dijalankan misalnya kelompok kerja dalam pemugaran perumahan, pembuatan batu bara, kerajinan tangan bambu dan lain – lain. - Tiap kelompok kerja, jumlah anggotanya janga terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Sebagai contoh setiap kelompok kerja terdiri dari 10 sampai dengan 30 orang. Setiap kelompok kerja perlu ditunjuk satu orang sebagai pimpinan kelompok. Pinpiman itu dapat bergantian dalam waktu – waktu tertentu, umpaya setiap bulan satu kali, kecuali apa bila tempat tidak memungkinkan, PSM boleh merangkap menjadi pemimpin kelompok. Kelompok kerja KBS pada dasarnya adalah kelompok kerja sosial sebab usaha yang dilaksanakan adalah usaha – usaha dalam bidang kesejahteraan sosial, disamping itu juga bahwa usaha tersebut dilaksanakan secara bersama – barsama. Kelompok kerja sosial ini tidak hanya terdiri dari keluarga – keluarga atau orang – orang yang karena keadaannya dijadikan sasaran kegiatan proyek seperti keluarga miskin, penderita cacat dan sebagainya tetapi lebih dari itu, kelompok kerja sosial juga dapat terdiri dari orang – orang yang tidak mempunyai masalah dalam kehidupan ekonomi misalnya orang – orang yang mampu, tidak cacat mental maupun fisik, keadaan cukup memenuhi syarat - syrat rumah sehat, pelajar atau mahasiswa dan sebagainya. Secara sedarhana kalau dibedakan antara kelompok kerja KBS dengan kelompokPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 18
  • 13. BUKU PEGANGAN PSM kerja sosial lainnya adalah sebagai berikut : Kelompok kerja KBS adalah terdiri dari orang – orang atau keluarga yang karena keadaan dalam kehidupan banyak mengalami kekurangan – kekurangan baik dalam bidang ekonomi maupun sosial sehingga perlu dibantu agar sampai pada taraf hadup lebih baik, sehingga kelompok kerjamereka adalah kelompok kerja KBS. Sedangkan kelompok kerjalainnya seperti kelompok kerja remaja, kelompok kerja sosial wanita, kelompok kerja sosial alim ulama dan sebagainya terdiri dari warga masyarakat atau dapat dikatakan keluaga yang tidak mempunyai masalah – masalh yang berat sehingga mereka tidak perlu dibantu. Bahkan sebaiknya kelompok kelompok kerja sosial kelompok kerja tersabut kelompok yang berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan aktivitas warga masyarakat dalam bidang – bidang tertentu seperti dalam Karang Taruna, PK3A (Pusat Kegiatan Kesejahteraan Keluarga dan Anak), pendidikan keagamaan dan sebagainya. Kelompok kerja seperti ini juga harus ditumbuhkan dan dikembangkan oleh setiap PSM sesuai dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Sebab pada dasarnya kelompok kerja tesebut merupakan patner (kawan) kerja yang sangat baik untuk menyelenggarakan usaha – usaha kesejahteraan sosial, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan. (c) Bimbingan kerja dalam pelaksanaa kegiatan Bimbingan kerja terhadap kelompok kerja harus dijalankan agar sesuai dengan rencana dan cara yang telah ditentukan bersama. Bimbingan kerja ini dapat dilaksanakan dalam bentuk – bentuk : - Pertemuan dengan seluruh anggota kelompok secara berkala (1 bulan sekali, 2 bulan sekali dan sebagainya). - Bimbingan langsung pada tiap anggota kelompok (perorangan) setiap waktu. Dalam bmbingan kerja ini PSM dapat menerima pengduan tentang kesulitan dan hambatan – hambatan yang dialami oleh para anggota baik yang menyangkut segi pedoman, keterampilan maupun hambatan – hambatan lainnya. Seharusnya PSM – lah yang mencoba mengatasi masalah yang dihadapi KBS tersebut. Jika dirasakan perlu ada baiknya kesulitan dan hambatan tersebut dibawa dalam satu pertemuan dengan Kepala Desa, Pamong Desa ataupun Tokoh – Tokoh Masyarakat untuk dipecahkan. Jika kesulitan itu menyangkut serta teknis pelaksanaan pekerjaan, PSM dapat mengusahakan mantuan – bantuan dari instansi – instansi Pemerintah yang bersangkutan ataupun pada orang – orang yang dianggap ahli dalam bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu segala kasulitan seharusnya diberitahukan dan dibicarakan oleh PSM dengan Petugas Sosial Kecamatan / Kantor Sosial Kabupaten / Kotamadya setempat untuk mendapatkan pemecahan seperlunya, setidak – tidaknya Petugas Sosial Kecamatan akan memberikan nasehat dan saran langkah – langkah yang perlu ditempuh untuk mengatasai kesulitan. Bimbingan kerja yang dilakukan PSM harus mempunyai arti dorongan kerja terhadap anggota kelompok kerja, sehingga mereka benar – benar diperhatikan hingga akan lebih bergairah untuk menjaklankan tugasnya. Hal ini penting sekali, karena justru kegairahan kerja inilah yang akan banyak mendatangkan hasil yang sebaik – baiknya. (d) Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program antara lain : (1) Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan mendapat dukungan dari pemerintah setempat (Kepala Desa / Lurah, Camat).PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 19
  • 14. BUKU PEGANGAN PSM (2) Orang yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan (tokoh – tokoh masyarakat) harus orang yang tepat. (3) Kalo sudah menentukan siapa pelaksana – pelaksananya, maka kepada mereka harus diberi kepercayaan dan wewenang sesuai dengan tanggung jawabnya dalam batas – batas yang wajar. (4) Pengadminitrasian kegiatan harus terbika, artinya jika ada orang yang ingin mengetahui keuangan yang digunakan harus diberi kesempatan melihat. Ini merupakan kontrol yang baik, sebab sebagaimanapun baiknya program kalau sudah dihadapkan kepada pelaksanaan (Praktek) akan selalu timbul soal – soal yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. (5) Harus ada pertanggung jawaban secara teratur dan disiplin kerja yang baik. (6) Dalam pelaksanaan programusaha Kesejahteraan Sosial ada kalanya dialami waktu pasang surut. Oleh karena itu perliu dibuat titik pertahanan umpamanya adanya orang – orang yang tetap bertahan dalam usaha ini jika sewaktu – waktu usaha tersebut menglami kemunduran. (7) Kalau timbul faktor – faktor yang tidak terduga dalam pelaksanaan program harus dianggap sebagai sesuatu yang lumrah (wajar). (8) Perlujuga adanya keutuhan modal atau kapital untuk usaha tersebut. (9) Perlo diadakan pengontrolan penggunaan uang disetiap waktu agar tidak terjadi tidakan – tindakan menyimpang dari para pelaksananya. (10) Kontrol juga dilaksanakan untuk mengetahui : - Berapa besarnya pengaluaran modal dan berapa hasilnya. - Apa pelaksanaan berlangsung menurut rencana. - Bagai mana mutu dari pekerjaan dan bagaima arah perkembangan kerja tersebut. (11) Perlu diadakan pemeliharaan dari usaha – usaha yang dilaksanakan, jangan sampai timbul kerusakan – kerusakan sehingga putus ditengah – tengah jalan.B. LANGKAH – LANGKAH DAN CARA KERJA UNTUK MENGEMBANGKAN DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL. Setiap kegiatan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh PSM bersama warga masyarakat jelas memerlukan uang, bahan, peralatan maupun tenga – tenaga yang memadai. PSM dan masyarakat tidak bisa hanya menggantungkan diri dari Pemerintah saja, melainkan perlu banyak menggali dan memampaatkan dana yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengembangan dana kesejahteraan sosial merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh PSM dan masyarakat tidak akan memberikan hasil seperti diinginkan. 1. Memilih kemungkinan dana dari sumber – sember dana yang dapat dikembangkan dari potensi yang ada. Dalam melaksanakan invetarisasi data antara lain PSM telah mengetahui / mencatat sumber – sumber atau potensi yang ada di masyarakat. Potensi tersebut antara lain : a. Sumber – sumber kekayaan alam seperti tanah perkarangan, tanah keras, air, pasir, batu, tanaman – tanaman, kayu, bambu dan sebagainya. b. Jiwa kegotong royangan masyrakat. c. Adanya orang – orang atau keluarga yang hidupanya dianggap cukup untuk daerah setempat. d. Perusahaan – perusahaan. e. Adanya tenga – tenaga kerja, pimpinan – pimpinan masyarakat baik pemuda, wanita, alim ulama dan sebagainya. Dari sumber – sumber di atas, PSM perlu melihat dan meneliti bersama – sama dengan pimpinan – pimpinan masyarakat lainya dana apa yang dapat dikembangkan dari sumber mana data itu diperoleh.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 20
  • 15. BUKU PEGANGAN PSM Pilihan dana yang akan dikembangkan tersebut misalnya : - Pengumpulan beras jimpitan. - Penanaman pohon – pohon yang menghasilkan pada tiap – tiap pekarangan keluarga untuk keperluan sosial, seperti, papaya, pisang, kelapa dan sebagainya. - Pengumpulan iuran berupa uang atau barang – barang secara sukarela dari keluarga atas dasar kesadaran dan keikhlasan. - Gotong royong pengumpulan bahan – bahan seperti batu kali, pasir dan sabagainya. - Mengadakan lumbung sosial dan sebagainya. 2. Menyusun rencaa usaha pengembangan dana kesejahteraan sosial Usaha – usahan mengembangkan dana yang telah terpilih tersebut perlu diruncanakan oleh PSM, dengan tujuan utamanya adalah uantuk memperoleh dana sebanyak – banyaknya secara halal dan tidak bertentangan dengan aturan – aturan bagi uasaha – usaha kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam rencana tersebut meliputi : a. Kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan yaitu mengadakan bimbingan motivasi pada masyarakat, melaksanakan usaha – usaha pengumpulan dan pemanfaatan dana bagi usaha – usaha kesejahteraan sosial. b. Menetapkan : 1) Siapa – siapa yang akan bertanggug jawab secara umum usaha ini. 2) Siapa yang akan melaksanakan usaha pengumpulan dana. 3) Siapa yang akan mengurusi dari pemasukan dan penggunaan dana. 4) Siapa yang bertugas dalam pengadminitrasian dan sebagainya. c. Menetapkan biaya untuk usaha pengembangan dana tersebut. Dalam hal ini PSM harus benar – benar mengetahui jangan smpai biaya yang dikelurkan untuk ini telalu besar. Biaya lebih banyak digunakan untuk kegiatan – kegiatan administratif dan untuk kegiatan – kegiatan yang diperlukan misalnya untuk membangun lumbung / rumah, membeli bibit tamaman yang akan dititipkan pada keluarga dan sebagainya. 3. Pelaksanaan Kegiatan Pembanguna Dana Kesejahteraan Soaial. a. Bimbingan motivasi ini ditunjukan pada sumber – sumber dana. 1) Bimbingan motivasi ini ditunjukan pada sumber – sumber dana yaitu orang – orang atau keluaga – keluarga yang diharapkan akan memberikan parsitifasinya memberikan dana. Mereka ini dapat terdiri dari : a) Orang – orang atau keluarga – keluarga yang cukup hidupnya. b) Pengusaha – pengusaha di Daerah setempat. c) Orang / Keluarga / Masyarakat pada umumnya. 2) Bimbingan motivasi ini dilakukan oleh PSM bersama – sama dengan Kepala / Pamong Desa dan Pinpinan Masyarakat lainya yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan bersama terhadap usaha – usaha pengembangan dana. Tujuannya adalah memberikan pengertian terhadap maksud – maksud pengumpulan dana untuk usaha – usaha kesejahteraan bersama, sehingga mereka dengan sadar dan ikhlas mau memberikan iuran atau berparsitivasi dalam usaha ini. Untuk itu maka PSM dan pimpinan masyarakat lainya yang dapat memberikan alasan – alasan yang jelas mengapa diperlukan adanya usaha ini. 3) Bimbingan motivasai dilakukan secara perolangan dan kelompok. a) Secara perorangan dilakukan terhadap orang – orang atau keluarga yang cukup mampu. b) Secara kelompok atau masal masyrakat secara keseluruhan. 4) Pelaksanaan pengumpulan dana. Pelaksanaan pengumpulan dana dapat berupa : a) Penarikan iuran suka rela berupa uang ataupun barang terhadap keluarga yang mampu, misalnya satu bulan sekali. b) Penarikan jimpitan beras tiap keluarga misalnya satu sendok sehari. c) Penarikan hasil pertanian seperti kelapa, padi dan sebagainya pada saat panen.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 21
  • 16. BUKU PEGANGAN PSM d) Penarikan hasil pertanian seperti pepaya, pisang, jeruk setiap perkarangan keluarga sebagai tanaman – tanaman sosial yang merupakan dana kesejahteraan sosial. e) Gotong royong mengumpulkan barang seperti pasir, batu kali dan sebagainya satu bulan atau dua bulan sekali. f) Pembuatan kolam sosial dengan bibit – bibitnya. g) Usaha – usaha ekonomi produktif lainya yang hasilnya merupakan dana kesejahteraan sosial bersama. 5) Pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana. Hasil – hasil pengimpulan dana harus benar – benar dikelola untuk kepentingan bersama dan tidak boleh disalah gunakan pengurusnya. a) Setiap pemasukan dana harus dicatat lengkap dan terperinci mengenai jumlah, bentuk – bentuknya, dari siapa dan sebagainya. Dana yang berupa bahan – bahan perlu dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut lumbung sosial. b) Penggunaan dana yang dikumpulkan harus juga dicatat harus digunakan apa, berapa yang digunakan, siapa yang memanfaatkan dana tersebut. c) Petugas diharapkan benar – benar memiliki kejujuran. d) Perlu ada pengawasan yang teliti tentang penggunaannya. Untuk itu pada waktu – waktu tertentu (misalnya 3 bulan atau 6 bulan sekali) dana ini dilaporkan pada masyarakat seperti dalam kesempatan rapat desa dan yang lainya. 6) Penilaian hasil pengembangan dana. Kegiatan pengembangan dana harus dinilai PSM bersama – sama pimpinan masyarakat antara lain mengenai : a) Apakah pengumpulan dana sesuai dengan yang direncanakan. b) Apakah ada hambatan – hambatan seperti penyelewengan petugas pengumpul dana, seretnya pengumpulan dana dan sebagainya. c) Apakah dari yang terkumpul benar – benar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan – kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. d) Sejauh mana dana telah dapat berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penilaian tersebut digenakan untuk mengatasi kesilitan – kesulitan yang dihadapai dan di lain pihak dapat digunakan untuk lebih mengembangkan usaha – usaha Pengumpulan dan Kesejahteraan Sosial.C. LANGKAH – LANGKAH DAN CARA – CARA KERJA PSM DALAM MEMBANTU PALAKSANAAN PROYEK – PROYEK PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa PSM baik ada proyek maupun tidak ada proyek tetap menjalankan tugas – tugasnya sebagai infra stuktur sosial, dimanisator / motivator dan pembantu pelaksana proyek – proyek Departemen Sosial. Untuk itu maka PSM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dipeloreh melalui pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial dapat melaksanakan tugasnya meliputi : 1. Pendekatan pimpinan. 2. Inventarisasi / pengumpulan data. 3. Menyusun rencana kerja. 4. Bimbingan dan pelayanan KBS. 5. Pencatatan, pelaporan dan penelitian. a. Pendekatan pimpinan. 1) Setelah selesai mengikuti pelatihan PSM segera mengadakan pendekatan – pendekatan kepada pimpinan masyarakat di daerahnya terutama Kepala dan Pamong Desa maupun pemuka – pemuka masyarakat setempat. 2) Pendaekatan ini mengandung maksud :PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 22
  • 17. BUKU PEGANGAN PSM a) memberikan laporan perihal pelatihan yang telah mengikuti sekaligus memberikan informasi tentang tugas – tugas yang diberikan kepada PSM serta rencana dari Departemen Sosial untuk melaksanakan proyek program dengan prosedur dan sistem pelayanan yang akan dilakukan di daerahnya. b) Untuk memperoleh pengakuan dan dukungan secara aktif dari pipimpinan setmpat terhadap pelaksana proyek / program Departemen Sosial yang akan dilaksanakan di daerah tersebut dimana PSM terlibat secara aktif di dalamnya. b. Inventarisasi (pengumpulan) data. Untuk dapat melaksanakan tugas – tugas selanjutnya dengan baik PSM harus mengenal keadaan masyarakat di daerahnya. Untuk ini PSM harus mengadakan inventarisasi data yang ada di daerahnya masing masing meliputi : 1) Sumber – sumber atau potensi yang ada dan terpendam seperti potensi manusiawi, alami dan sosial. 2) Masalah – masalah yang dihadapi sekaligus para penyandang, yaitu waraga masyarakat, keluarga maupun kelompok – kelompok masyarakat yang merupakan sasaran populasi dari proyek / perogran Departemen Sosial. Dari gambar potensi dan permasalahan sosial, dapat diketahui masalah – masalah apa yang menonjol serta kemungkinan – kemungkinan usaha (usaha ekonomi produktif) yang dapat dikembangkan di daerahnya sebagai jalan keluar pemecahan. Disamping itu perlu juga dijajaki kemungkinan – kemungkinan penggunaan teknologi secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan bagi peningkatan usaha – usaha ekonomi produktif di daerahnya. c. Menyusun rencana kerja di bidang Kesejahteraan Sosial. Dengan dasar pengenalan keadaan masyarakatnya melalui inventarisasi data atau identifikasi sumber dan permasalahan, PSM perlu menyusun rencana kerja usaha kesejahteraan sosial yaitu usaha – usaha yang akan dijalankan bagi peningkatan – peningkatan taraf hidup masyarakatnya, untuk itu perlu disusun rencana kerja yang menyangkut dana, tenaga maupun organisasi pelaksanaanya. d. Bimbingan dalam pelayanan KBS. Rencana di bidang usaha kesejahteraan sosial telah disusun adalah untuk meningkatkan taraf hidup mesyarakat. Dalam hal ini sudah barang tentu adalah ditunjukan kepada mereka yang secara nyata memerlukan yaitu sasaran yang digarap sebagai KBS. Bimbingan dan pelayanan terhadap KBS ini meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut : 1) Pendekatan terhadap KBS dalam rangka pemilihan calon – calon klien (yang memenuhi persyaratan), motivasi KBS dan sekaligus pemilihan dan penerapan calon – calon klien yang tepat. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan – kegiatan pengelompokan KBS. 2) Bimbingan terhadap usaha – usaha ekonomis produktif yang dilakukan oleh klien, termasuk didalamnya bimbingan pengelompokan bantuan atau stimilans suya tepat tepat penggunaanya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 3) Bimbingan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk tetap memelihara dan meningkatkan kebersamaan dari masyarakat dalam mencegah dan mengatasi permasalahannya. Termasuk didalamnya adalah bimbingan terhadap perkumpulan – perkumpulan masyarakat misalnya arisan, perkumpulan pemuda / remja , pengajian dan sebagainya, dengan harapan agar perkumpulan – perkumpulan kemasyarakatan dapat tumbuh sebagai infra struktur sosial di desanya yang memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan – pelayanan sosial kepada warganya yang memang memerlukan (misalkan para cacat, anak terantar, selanjutnya usia terlantar sebagainya). 4) Bimbingan mental terhadap masyarakat termasuk di dalamnya para kelien supaya memiliki sikap mental yang positif yang menunjang dan dapat menembangkan pembangunan. 5) Bimbingan lanjutan, yaitu memberikan bimbingan terhadap kegiatan masyarakat / KBS yang tealh berlangsung. Didalmnya termasuk usaha – usaha kearah pengembangan kegiatan masyarakat yang bersifat pencegahan maupun mengatasi permasalahan. Dalam hal ini perlu PSM ditekankan perlu PSM ditekankan pentingnya untuk menumbuhkanPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 23
  • 18. BUKU PEGANGAN PSM lumbung – lumbung sosial dari dasarnya untuk mengatasi malapetaka yang mungkin terjadi sewaktu – wakutu disamping lumbung sosial di desanya untuk membiasakan warga masyarakat untuk menyisihkan hartanya (menabung) bagi hari dapannya. PSM perlu menetapkan suatu keadaan dimana KBS dianggap telah mampu untuk berdiri sendiri (terminasi) sehingga bimbingan yang dilakukan dapat dikurangi untuk dilatihkan kepada KBS atau warga masyarakat lainya. e. Pencatatan, Pelaporan dan Penilaian Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para PSM perlu dicatat sebagai dokumentasi dan sekaligus sebagai ukuran kemajuan – kemajuan hasil yang dicapai untuk masa-masa mendatang. Berdasarkan catatan-catatan tersebut PSM perlu Memberikan laporan baik pada Pemeritah Desa maupun Kantor Soaial setempat yang meliputi hasil – hasil, hambatan – hambatan dan kekurangan – kekurangan serta sarana – sarana perbaikannya. Sekaligus evaluasinya terhadap usaha – usaha yang dilakukan masyarakat. Tugas – tugas PSM tersebut PSM merupakan dasar yang haraus dijalankan yang mencerminkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dimiliki oleh PSM. Dengan pengetahuan dan keterampilan dasar tersebut, PSM akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik di daerahnya ada proyek maupun tidak ada proyek perlu mengetahui dan menghayati prosedur dan sistem pelaksanaan peroyek yang bersangkutan.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 24
  • 19. BUKU PEGANGAN PSM BAGIAN III LAMPIRAN PRUNDANG - UNDANGAN DAN PERATURAN YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PSM (lembaran Negara RI, No.53.1974) UNDANG – UANDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 / Tahun 1974 Tentang KETENTUAN – KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIALPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 25
  • 20. BUKU PEGANGAN PSM Lampiran UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 / Tahun 1974 Tentang KETENTUAN – KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANMenimbang : a. Bahwa tujuan perjuangan Bangsa Indonesian untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik Menteri maupun Spiritual yang sehat, yang menjungjung tinggi martabat dan hak – hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan Negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik – baiknya serta menyeluruh dan merata; b. Bahwa oleh karenanya kesejahtaraan sosial harus diusahakan bersama oleh seluruh Masyarakat dan Pemerintah atas dasar kekeluargaan; c. Bahwa usaha – usaha kesejahteraan sosial perlu dilakukan dalam rangka dan sebagai bagian yang integral dari usaha – usaha pembangunan Nasional kearah mempertinggi taraf kehidupan seluruh rakyat; d. Bahwa hubungan dengan itu perlu dibentuk undang – undang yang menetapkan garis pokok pelaksanaan usaha – usaha Kesejahteraan Sosial.Mengingat : 1. Psal 5 ayat (1), jls. Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV / MPR / 1973 tentang Garis – garis Besar Haluan Negara. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. MEMUTUSKAN :Menetapkan :UNDANG – UNDANG TENTANG KETENTUAN – KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAANSOSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Setiap warga Negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik – baiknya dan kewajibanuntuk sebanyak mengkin ikut serta dalam usaha – usaha Kesejahteraan Sosial.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 26
  • 21. BUKU PEGANGAN PSM Pasal 2Yang dimaksud dalam Undang – Undang ini dengan :1. “Kesejahteraan Sosial” ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, Material maupun Spiritual yang yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusialaan, dan ketentraman lahir dan batin, memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk melaksanakan usaha untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan jasmaniah dan rohaniah dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjungjung tinggi hak – hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.2. “Usaha – usaha Kesejahteraan Sosial” ialah semua upaya, program dan kegiatan yang ditunjukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.3. “ Pekerjaan Sosial” ialah semua keterampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan usaha Kesejahteraan Sosial.4. “Jminan Sosial” sebagai perwujudandari pada sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan / atau masyarakat guna memeliha taraf kesejahteraan sosial. BAB II TUGAS USAHA PEMERINTAH Pasal 31. Tugas – tugas Pemerintah ialah : a. Menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan uasa Kesejahteraan Sosial. b. Memupuk, memelihara, membingbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat. c. Melakukan pengaman dan pengawasan pelaksana uasaha – usaha Kesejahteraan Sosial. Pasal 41. Usaha – usaha Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi : a. Bantuan sosial kepada warga Negara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan sosial atau menja korban akibat terjadinya bencana – bencana, baik sosial maupun alamiah ataupun peristiwa – peristiwa lainya. b. Pemerintah taraf kesejahteraan sosial melalui penyelanggaraan suatu sistem jaminan sosial. c. Bimbingan, Pembina dan rehabilitasi sosial, termasuk didalamnya penyaluran kedalam masyarakat, kepada warga Negara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau tang tersesat. d. Pembangunan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perkemanusiaan dan kegotong – royongan.2. Pelaksanaan usaha – usaha Pemerintah tersebut dalam ayat 1, pasal ini diatur dengan Peraturan Perudang – undangan. Pasal 51. Pemerintah mengadaka uasaha – usaha kearah terwujudnya dan terbunanya suatu sistem jaminan sosial yang menyeluruh.2. Penyelanggaraan system jaminan sosial tersebut dalam ayar 1. dilaksanakan atas peraturan perundang – undangan.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 27
  • 22. BUKU PEGANGAN PSM Pasal 6Penyelenggaraan pendidikan, latihan khusus dan latihan – latihan yang tertuju kearah pembentukantenaga – tenaga ahli dan kejuruan dalam profesi pekerjaan sosial diatur dengan Peraturan Perundang –undangan. Pasal 71. Alat kelengkapan Pemerintah dalam lapangan kesejahteraan sosial : a. Di tingkat Pusat ialah Departemen yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial dengan seluruh aparatnya. b. Di tingkat Daerah ialah aparat – aparat yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial di Daerah.3. Tugas, susunan dan wewenang serta alat – alat kelengkapan pemerintah tersebut dalam ayat 1. pasal ini diatur, dengan Peraturan Perundang – undangan. BAB III PERANAN DAN USAHA MASYARAKAT Pasal 8 Masyrakat mampunyai kesempatan seluas – luasnya untuk mengadakan usaha Kesejahteraan Sosial dangan mengadakan garis kebijaksanaan dan ketentuan – ketentuan sebagai mana ditetapkan dengan Peraturan Perundang – undangan. Pasal 9 Untuk mencapai daya guna dan daya kerja sebesar – besarnya, bagi usaha masyarakat dibidang kesejahteraan sosial, ialah uasaha Kesejahteraan Sosial dan pemenuhan Jaminan Sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak, dapat dibentuk yayasan atau lembaga lain yang syarat – syarat dan cara – cara dibentuk lebih lanjut dengan peraturan – peraturan Perundang – undangan. Pasal 10 Usaha pengerahan dana dan penggunaannya bagi kegiatan kesejahteraan sosial didalam masyarakat diatur lebih lanjut dengan peraturan Perundang – undangan. Psal 11 Segala peraturan perundang – undangan dibidang kesejahteraan sosial yang sudah ada tetap berlaku selama dan sepanjang tidak bertentanggan dengan Undang – Undang ini.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 28
  • 23. BUKU PEGANGAN PSM BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12Undang – undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar supaya setiap orang yang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang –Undang ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dilaksanakan di Jakarta Pada tanggal 6 Nopember 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO JENDRAL TNI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 Nopember 1974 MENTERI / SEKERTARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd (SUDHARMONO, SH)PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 29
  • 24. BUKU PEGANGAN PSM KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL R.I. NOMOR : 28 / HUK / 1987 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL R.I. NOMOR 14 / HUK / KEP / II / 1981 TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA PEMBIMBING SOSIAL MASYRAKAT MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIAMenimbang : a. Bahwa Pekerja Sosial Masyrakat (PSM) sebagai salah satu perwujudan parsitipan masyarakat dalam usaha – usaha kesejahteraan sosial mempunyai peranan penting dalam pembangunan biang Kesejahteraan Sosial; b. Bahwa untuk kesinambungan dan lebih meningkatnya serta menetapkan peranan PSM tersebut, dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pekerja Sosial Masyarakat; c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 14 / huk / kep / II / 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat;Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemeritah di Daerah; 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa; 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen; 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 / M Tahun 1983 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa; 6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV 7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen; 8. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 14 / HUK / KEP / II / 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat; 9. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 15 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial R.I.;10. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 07 / HUK / KEP / 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;11. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayan Departemen Sosial di Propinsi dan Kantor Departemen Sosial Kabupaten / Kotamadya. MEMUTUSKAN :Menetapkan :Keputusan Menteri Sosial R.I. tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pekerja sosial Masyrakat,Sebagai perubahan dari keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 14 / HUK / KEP / II / 1981 tentangTugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat, yang sepenuhnya berbunyisebagai berikut :PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 30
  • 25. BUKU PEGANGAN PSM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasarkesadaran dan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong dangan oleh rasa kebersamaan,kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial. Pasal 2PSM sebagaimana dimaksud pada pasal 1, mempunyai ruang lingkup pengabdian dilembaga –lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, baik di Desa, Kecamatan, Kabupaten / Kotamadya, Propinsimaupun Nasional. Pasal 3(1) Setiap PSM memiliki persyaratan umum sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia serta taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945; b. Dapat membaca, menulis dan berbahasa Indonesia; c. Berumur sedikitnya 17 tahun; d. Sehat Jasmani dan Rohani; e. Memiliki watak kejuangan dan memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kemauan dan kemampuan dibidang Kesejahteraan Sosial.(2) Disamping persyaratan umum tersebut setiap PSM memenuhi persyaratan khusus, yaitu pengukuhan sebagai Pekerja Sosial Masyarakat.(3) Tata cara pengukuhan sebagai PSM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jendral Bina Kesejahteraan Sosial. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT Pasal 4PSM berkedudukan sebagai salah satu pilar parsitipan usaha kesejahteraan sosial yang bersama –sama pilar parsitipasi lainnya dan Pemerintah secara bertahap mewujudkan masyarakat yangberkesejahteraan Pancasila dan Undang – Undag Dasar 1945.Tugas pokok PSM adalah melaksanakan usaha – usaha kesejahteraan sosial, baik yang bersifatpembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial dengan mengindahkan kebijaksanaan pemerintahdibidang keejahteraan sosial. Pasal 6Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, PSM mempunyai fungsi :a. Motivator, ialah memberikan informasi, sugesti dan dorongan kepada seseorang, keluarga maupun masyrakat sehingga berkemauan, bersemangat dan bertekad mencegah dan menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial;PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 31
  • 26. BUKU PEGANGAN PSMb. Dimanisator, ialah mengerahkan, menggerakan dan mengarahkan seseorang, keluarga ataupun masyarakat sehingga berkemampuan mengenal dan mendayagunakan secara swadaya semua sumber dan potensi kesejahteraan sosial;c. Pelaksana tugas – tugas pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial pada khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya. BAB III TATA KERJA Pasal 7Dalam melaksanakan fungsinya PSM senangtiasa menerapkan prinsip – prinsip pekerjaan sosial yangsesuai dengan Norma Keperibadian Bangsa. Psal 8Setiap pelaksana fungsi PSM baik secara peroranga maupun secara kelompok diselenggarakan secaramelembaga dan terorganisasikan serta terpadu dalam kesatuan sistem pembangunan bidangKesejahteraan Sosial. Pasal 9Sesuai dengan kedudukan PSM sebagai salah satu pilar parsitipan dibidang kesejahteraan sosialkhususnya dan pembangunan sosial pada umumnya, maka semua gerak aktivitasnya terkoordinasi danterintegrasi dengan gerak aktivitas pilar parsitipan lainya. Pasal 10Setiap kegiatan PSM di tingkat Desa / Kelurahan dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan daridan dalam kesatuan kegiatan Lembaga Ketahana Masyarakat Desa. Pasal 11Sesuai dengan kedudukan PSM sebagai salah satu pilar parsitipan di bidang Kesejahteraan Sosial,PSM merupakan mitra Departemen Sosial dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan mutupelayanan kesejahteraan sosial. Pasal 12Dalam rangka meningkatkan nilai daya guna dan hasil guna pelaksana fungsi PSM dibentuk Forumkomunikasi PSM tingkat Kecamatan / Kotamadya, Propinsi dan Pusat. Pasal 13Forum komunikasi PSM sebagai mana dimaksud Pasal 12, berfungsi sebagai wadah dan wahanakonsultasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan pengabdian. Pasal 14Penetapan dan pengaturan forum komunikasi PSM sebagai dimaksud pasal 12 dan pasal 13, diaturlebih lanjut deanngan keputusan Durektur Jendral bina kesejahteraan sosial.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 32
  • 27. BUKU PEGANGAN PSM BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15Pembinaan PSM bertujuan untuk tercipta dan terbinanya PSM secara kuantitatif dan kualitatif sebagaimotivator, dimanisator dan pelaksanaan tigas – tugas pembangunan bidang Kesejahteraan Sosisalpada khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya. Pasal 16Pembinaan administrasi dan pengawasan seluruh gerak aktivitas PSM secara fungsional menjaditanggung jawab Direktorat Jendaral Bina Kesejahteraan Sosial. Pasal 17Pembinaan kemampuan teknis dan manajerial pekerjaan sosial PSM menjadi tanggung jawab unut –unit operasional di lingkungan Departemen Sosial sesuii dengan bidangnya. Pasal 18Pembinaan watak pengabdian dan kejuangan PSM menjadi tanggung jawab Direktorat Jendaral BinaKesejahteraan Sosial. Pasal 19Pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kemampuan teknis dan manajerial sertakemampuan dan kemantapan watak pengabdian dan kejujuran PSM menjadi tanggung jawab PusatPendidikan dan Latihan Tenaga Sosial. Pasal 20Untuk memantapkan pembinaan PSM, secara berjengjang ditetapkan Tim Pembinaan PSM tingkatPusat, Propinsi, Kabupaten / Kotamadya dan Kecamatan. Pasal 21Pengturan dan penetapan Tim Pembina PSM sebagaimana dimaksud pada pasal 20, diatur lebih lanjutdengan keputusan Direktur Jendral Bina Kesejahteraan Sosial. Pasal 22Sesuai dengan kedudukan PSM sebagai pilar partisipan bidang Kesejahteraan Sosial pada khususnyadan Pembangunan Sosial pada umumnya serta sejalan dengan garis pertanggung jawaban danpembinaan penyelenggaraan pemerintah, keberadaan dan seluruh kegiatan PSM terkoodinasi danterintegrasi dalam pembinaan Gubernur / Kepela Daerah Tingkat I, Bupati / Walikota / Kepala DaerahTingkat II, Camat dan Lurah / Kepala Desa. BAB VPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 33
  • 28. BUKU PEGANGAN PSM KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 23Dengan berlakunya keputusan ini maka segala ketentuan yang ada tentang PSM disesuaikan denganketentuan dalam keputusan ini. Pasal 24Pelaksana lebih lanjut dari keputusan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jendral BinaKesejahteraan Sosial. Pasal 25Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam penetapanya akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pda tanggal 27 Juli 1987 MENTERI SOSIAL R.I. ttd NANI SOEDARSONO, SHSesuai dengan aslinyaSekertaris JendralDepertemen Sosial(SARWONO)SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat.2. Menteri Sekretaris Negara.3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.4. Ketua BAPPENAS.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 34
  • 29. BUKU PEGANGAN PSM5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.6. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Pembangunan.7. Direktur Jendral Anggaran Depertemen Keuangan di Jakarta.8. Sekertaris Jendral, Inspektur Jendral, para Direktur Jendral, dan Kepala Badan Litbang Sosial di Lingkungan Departem Sosial.9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.10. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Sekertaris Itjen / Ditjen dan Kepala Pusat di Lingkungan Departemen Sosial.11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial / Dinas Sosial Tingkat I Prooinsi seluruh Indonesia.12. Bupati dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.13. Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten / Kotamadya / Dinas Sosial Tingkat II seluruh Indonesia.14. Direktur Lembaga / Balai, S.T.K.S, K.T.S, di lingkungan Departemen Sosial.15. Biro Hukum dan Organisasi Depertemen Sosial.16. Bagian Perpustakaan dan kerjasama penelitian Departemen Sosial.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 35
  • 30. BUKU PEGANGAN PSM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL DEPARTEMEN SOSIAL R.I. NOMOR : 19 / DIR / I / KPTS / BKS / IV / 88 TENTANG FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DIREKTUR JENDRAL BINA KESEJAHTERAAN SOSIALMENIMBANG :a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta menetapkan fungsi Pekerja Sosial Masyrakat yang telah tumbuh tersebar di seluruh pelosok tanah air sesuai dengan kecenderungan perkembangan dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi, perlu diadakan upaya pembinaan yang lebih tepat waktu dan tepat sasaran, terpadu dan berkesinambungan;b. Bahwa satu forum komunikasi yang berfungsi sebagai wahana dan saran komunikasi, konsultasi dan koordinasi sebagai kegiatan PSM dipandang menandai dan sesuai dengan tujuan pembinaan PSM tersebut diatas;c. Bahwa dipandang perlu, mengtapkan keputusan Direktur jendaral Bina Kesejahteraan Sosial tentang Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat beserta pedomannya;MENGINGAT :1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;2. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor : 07 / HUK / KEP / II / 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;3. Keputusan Menteri Soasial R.I. Nomor : 28 / HUK / 1987 tentang perubahan atas keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 14 / HUK / KEP / II / 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembingbing Sosial Masyarakat; MEMUTUSKANMenetapkan :PERTAMA :Forum komunikasi Pekerja sosial Masyarakat beserta pedomannya (terlampir) sebagai petunjukpelaksana kegiatan.KEDUA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemidian hariterdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ada pembetulan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada Panggal : 8 April 1988 DIREKTUR JENDERAL BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL Cap / ttd Drs. MUCHRODJIPSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 36
  • 31. BUKU PEGANGAN PSMSALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :1. Menteri Sosial Republik Indonesia2. Sekertaris Jendral, Inspektur Jendral, para Direktur Jendral, dan Kepala Badan Litbang Sosial, di Lingkungan Departem Sosial.3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.4. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Sekertaris Itjen / Ditjen dan Kepala Pusat di Lingkungan Departemen Sosial.5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Dinas / Sosial Tingkat I seluruh Indonesia.6. Bupati dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.7. Kepala Kantor Departemen Sosial Dinas / Sosial Kabupaten / Kotamadya seliruh Indonesia .8. Direktur Lembaga / Balai, S.T.K.S, K.T.S, di lingkungan Departemen Sosial.9. Biro Hukum dan Organisasi Depertemen Sosial.10. Bagian Perpustakaan dan Kerjasama Penelitian Departemen Sosial. PEDOMAN FORUM KAMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (FK – PSM)A. PENDAHULUAN 1. Berdasarkan K eputusan Mentri Sosial RI Nomor 28 / HUK / KEP /II / 1981 tentang perubahan atas keputusan Mentri Sosial RI Nomor 14 / HUK / KEP / II / 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja pembimbing sosial masyarakat, telah ditentukan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK – PSM) Sebagaimana disebutkan dalam pasal 12, 13 dan 14. melelui keputusan Direktur Jendral bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI Nomor 19 / DIR / 1 / KPTS / BKS / IV / 88 tentang forum komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat,Telah ditetapkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan kegiatan FK – PSM. 2. Mengingat perana PSM yang strategis dalam meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesejahteraan sosial, serta sesuai dengan kecenderungan perkembangandan kompleksitas permasalahan sosial yang di hadapi,maka perlu di intensifkan upaya pembinaan dan pengembangan PSM,antara lain melalui FK – PSM. 3. FK – PSM berfungsi sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi yang mandiri serta berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas setiap PSM.B. PENGERTIAN 1. Forum komunikasi pekerja Sosial Masyarakat disingkat FK – PSM adalah suatu wadah yang disepakati oleh PSM dalam suatu wilayah dimana mereka berusaha meningkatkan pengabdian secara kebersamaan dan mengembangkan serata memantapkan kemampuan dalam rangka mengatasi kebutuhan yang cenderung meningkat sebagai akibat peningkatkan perubahan dan mobilitas sosial dalam masyarakat. 2. FK – PSM semata-mata merupakan sarana musyawarah guna pembinaan PSM pada tingkat wilayah telah ditentukan. 3. Secara fungsional FK – PSM memperoleh pembinaan dari Departemen Sosial.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 37
  • 32. BUKU PEGANGAN PSMC. TUJUAN Tujuan Umum: FK-PSM dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas PSM sebagai Motivator, dinamisator atau pelaksanaan tugas-tugas pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada khusussnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Tujuan Khusus : FK – PSM ini diharapkan mampu: 1. Meningkatkan jenis, arus dan kualitas komunikasi. 2. Berfungsi sebagai sarana konsultasi baik antar PSM, dengan pilar-pilar partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lainya dalam rangka pencapain tujuan FK – PSM ini. 3. Meningkatkan kerja sama antar berbagai pihak yang terkait dengan pelaksana tugas-tugas PSM.D. KEDUDUKAN Kedudukan FK – PSM 1. FK – PSM tingkat Kecamatan berkedudukan di ibu kota Kecamatan. 2. FK – PSM tingkat Kabupaten / Kotamadya berkedudukan di ibu kota Kabupaten / Kotamadya. 3. FK – PSM tingkat propinsi berkedudukan di Ibu Kota Propinsi. 4. FK – PSM tingkat pusat berkedudukan di Iibu Kota Negara.E. FUNGSI DAN TUGAS 1. Fungsi FK- PSM a. FK – PSM di tengkat kecamatan berfungsi sebagai karana komunikasi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan PSM di Desa – desa / Kelurahan – kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan. b. FK – PSM di tingkat Kabupaten / Kotamadya, berfungsi sebagai sarana komunikasi, konsultsi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan PSM dalam wilayah Kabupaten / Kotamadya yang bersangkutan. c. FK – PSM di tingkat Pusat, berfungsi sebagai sarana komunikasi konsultsi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan PSM dalam wilayah propinsi yang bersangkutan. d. FK – PSM di tingkat Pusat, berfungsi sebagai sarana komunikasi konsultsi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan PSM di seluruh Indonesia. 2. Tugas FK – PSM a. Mengadakan komunikasi antara PSM untuk menghimpun dan membahas : 1) Informasi mengenai permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi PSM. 2) Informasi mengenai jenis dan besaran masyarakat termasuk upaya pendaya gunaan. 3) Informasi berbagai rencana kegiatan PSM baik dalam bidang usaha kesejahteraan sosial maupun bidang lainya, yang dapat dijadikan percontohan dan rangsangan terhadap PSM lainnya. 4) Informasi terhadapat pengalaman pelaksanaan tugas – tugas PSM pada umumnya, termasuk didalamnya faktor penghambat. b. Mengadakan konsultasi yang nencangkup : 1) Permasalahan kegiatan sosial yang dihadapi oleh PSM pada umumnya, serta yang dampaknya dapat menimbulkan masalah baru. 2) Kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghadapi faktor – factor penghambat dalam pelaksanaan tugas PSM.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 38
  • 33. BUKU PEGANGAN PSM 3) Peningkatan kemampuan PSM. 4) Persiapan pemilihan PSM teladan di wilayahnya. c. Mengadakan koordinasi yang meliputi : 1) kerja sama antara PSM dengan pilar – pilar partisipasi usaha kesejahteraan lainnya, serta pihak – pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program – program bersama. 2) Kerjasama dengan pihak – pihak terkait, terutama warga masyrakat maupun dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program – program bersama.F. KEANGGOTAAN Keanggotaan FK – PSM disesuaikan dengan tingkatan wilayah yaitu : 1. FK – PSM tingkat kecamatan beranggotakan wakil – wakil PSM yang berada di Desa – desa yang bersangkutan. 2. FK – PSM tingkat Kabupaten / Kotamadya beranggotakan wakil – wakil FK – PSM yang berada di Kecamatan pada wilayah Kabupaten / Kotamadya yang bersangkutan. 3. FK – PSM tingkat Pusat beranggotakan wakil – wakil FK – PSM yang berada di Kabupaten / kotamadya pada wilayah Propinsi yang bersangkutan. 4. FK – PSM di tingkat pusat beranggotakan wakil – wakil FK – PSM Propinsi di seluruh Indonesia.G. KEPENGURUSAN Kepengurusan PK – PSM pada tiap tingkatan terdiri dari : 1. Pembina, yaitu kepala wilayah yang bersangkutan. 2. ketua. 3. sekretaris. 4. bendahara.H. PERMUSAWARAHAN Permusyarawatan FK – PSM terdiri dari : 1. Permusyawaratan yang membahas dan menetapkan kepengurusan dan tata cara pemilihan kepengurusan FK – PSM yang dilaksanakan sekurang – kurangnya 3 tahun sekali. 2. permusyawaratan yang membahas program kerja dan pelaksanaannya.I. PEMBIAYAAN Pembiayaan untuk FK – PSM dipeloreh dari : 1. Sumbangan dari anggota FK – PSM. 2. Sumbangan dari pilar – pilar partisipasi usaha kesejahteraan sosial dan parsitipasi di masyarakat lainnya. 3. Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Daerah setempat. 4. Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat (Departemen Sosial) 5. Usaha – usaha yang syah.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 39
  • 34. BUKU PEGANGAN PSM CATUR DHARMA PEKERJA SOSIAL1. KAMI PEKERJA SOSIAL INDONESIA ADALAH WARGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG – UNDANG DASAR 1945, BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.2. KAMI PEKERJA SOSIAL INDONESIA DENGAN SEMANGAT PEJUANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYRAKAT ATAS DASAR KEMANUSIAAN TAMPA MEMBEDAKAN LATAR BELAKANG PENYANDANG MASALAH.3. KAMI PEKERJA SOSIAL INDONESIA SENANTIASA AKAN LEBIH UTAMA MEMENTINGKAN KEPENTINGAN TUGAS PENGABDIAN DAN PELAYANAN DARI PADA KEPENTINGAN PERIBADI ATAU GOLONGAN.4. KAMI PEKERJA SOSIAL INDONESIA MENJUNGJUNG TINGGI HARKAT MARTABAT MANUSIA SERTA MENTJAGA RAHASIA PRIBADI ORANG YANG MEMPEROLEH PELAYANAN SOSIAL.PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 40
Fly UP